Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, sebagai tersangka kasus suap perizinan proyek Meikarta.
Tetangga Iwa di Kompleks Fajar Raya Blok E1, Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, mengaku terkejut saat mendengar pemberitaan jika Iwa terlibat perkara dugaan suap proyek tersebut.
"Beliau rajin beribadah, dengan kita sering ke masjid bersama-sama. Makanya saya sedikit enggak percaya, saya pandang beliau cukup jujur," kata Ketua RW 24, Kristyo, Rabu (31/7).
Kristyo menyebut, terakhir bertemu Iwa saat Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pada April lalu. Sejak awal menempati sebuah rumah di Kompleks Fajar Raya pada 2003, Iwa kerap berbaur dalam segala hal dengan warga sekitar.
Baca juga: 13,7 Kg Sabu dan 20.000 Butir Ekstasi Diamankan Polda Sumsel
"Beliau sama warga di sini enggak ada batas, sering berbaur. Bahkan kalau saya sedang sapu-sapu di halaman, beliau juga sering ikutan. Dia tidak pernah merasa seperti seorang pejabat," ungkapnya.
Dia melanjutkan, istri Iwa juga sering mengadakan pengajian dengan mengajak ibu-ibu sekitar Kompleks Fajar Raya di rumah dinasnya di Kota Bandung setiap Senin.
"Mungkin beliau sudah sibuk sama pekerjaannya di provinsi, jadi tidak pernah lagi ke mari. Tapi yang saya kenal, beliau orangnya sangat kooperatif," bebernya.
Sementara itu, berdasarkan pantauan, rumah pribadi Iwa di Cimahi tampak sepi, diduga sudah lama tidak ditempati pemiliknya. Pasalnya, halaman rumah bercat merah muda itu banyak berserakan dedaunan dan diperkirakan sudah lama tidak dibersihkan.
Untuk seukuran pejabat Sekda Provinsi, rumah pribadi Iwa tergolong tidak terlalu mewah, rumah tersebut bahkan berada di ujung kompleks. Rumah berlantai dua itu hanya dilengkapi lahan parkir untuk satu kendaraan roda empat. (OL-1)
AKTIVITAS hunian di sejumlah kawasan kota baru di Koridor Timur Jakarta menunjukkan tren yang semakin aktif sepanjang 2025.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
Pemanfaatan kawasan juga terlihat melalui penyelenggaraan Meikarta Speedway Fun Race 2025 di Sirkuit NP Meikarta–Cikarang pada Oktober lalu.
Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan Meikarta jadi lokasi rusun subsidi. Konsep rusunami dan rusunawa disiapkan untuk atasi hunian perkotaan.
Selama kunjungan tersebut, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan para konsumen untuk mendengarkan aspirasi mereka dan memastikan pemerintah terus mengawal perlindungan hak konsumen.
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
Yaqut dibantu petugas keamanan bergegas meninggalkan Gerung Merah Putih KPK. Dalam kasus ini, KPK tengah sibuk mendalami kerugian keuangan negara.
Budi tidak bisa memerinci progres penghitungan kerugian negara. Sebab, data itu masuk ranah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain pidana badan, Rudy juga diberikan hukuman denda Rp200 juta. Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.
Yaqut belum mengetahui informasi yang mau ditanyakan penyidik kepadanya. Eks Menag itu mengaku hanya membawa buku untuk mencatat pertanyaan penyidik.
Masyarakat mengharapkan KPK menindak kasus korupsi kakap yang berdampak besar bagi negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved