Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo membagikan 2.000 sertifikat tanah kepada warga di Manado, Sulawesi Utara.
"Saya senang apa yang disampaikan Pak Gubernur, biaya administrasi untuk sertifikat tanah yang sebenarnya kecil Rp200-300 ribu ditanggung gubernur karena biaya pembuatan sertifikatnya sudah ditanggung semuanya oleh pemerintah pusat, jadi administrasi kecil-kecil masa ditanggung pusat juga," kata Presiden Joko Widodo di Gedung Graha Bumi Beringin, Jalan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Kamis (4/7).
Presiden membagikan sertifikat tanah dalam rangka kunjungan kerja ke Sulawesi Utara pada 4-5 Juli 2019.
Sebanyak 2.000 sertifikat tanah yang dibagikan berasal dari 11 kabupaten dan kota yaitu Manado (70 sertifikat), Bitung (50), Tomohon (150), Minahasa Utara (500), Minahasa (130), Minahasa Tenggara (150), Minahasa Selatan (300), Bolaang Mongondow (300), Bolaang Mongondow Utara (50), Bolaang Mongondow Timur (200) dan Kotamobagu (100).
Dalam sambutannya, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, mengatakan, warga mendapatkan sertifikat tanah itu secara gratis karena biaya administrasi sebesar Rp300 ribu ditanggung oleh APBD.
"Bisa diangkat sertifikatnya semua, sebentar saya hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 21, 24, 25, 2.000 sudah semua. Angkat semua karena dulu-dulu kalau sertifikat simbolis ternyata tidak dikasih untuk semuanya, sekarang kalau semua diangkat maka kelihatan semua," tambah Presiden.
Baca juga: KLHK Ingatkan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH
Presiden menjelaskan bahwa di seluruh Indonesia seharusnya ada 126 juta sertifikat dibagikan ke masyarakat tapi pada 2015 baru ada 46 juta sertifikat, artinya masih ada 80 juta tanah yang belum bersertifikat. Bila dalam satu tahun hanya keluar 500 ribu sertifikat, artinya harus menunggu 160 tahun untuk mendapat sertifikat.
"Ini tidak logis, gak bisa hal seperti ini diteruskan ya kan? Masa nunggu sertifikat bertahun-tahun. Kalau tidak pegang sertifikat, ada orang yang mengklaim tanah kita waduh kalah, hati-hati. Semua sudah pegang tolong sertifikat beri plastik lalu difotokopi, supaya kalau hilang mengurusnya mudah," ungkap Presiden.
Presiden juga berpesan agar warga yang ingin menjadikan sertifikat sebagai agunan ke bank agar bijak dalam menggunakan uang pinjaman tersebut dan hanya menggunakan pinjaman untuk modal usaha, bukan membeli barang lainnya.
Selanjutnya, Presiden mengundang tiga warga yang ingin menjadikan sertifikat sebagai agunan ke bank yaitu Dahlia dari kota Manado, Musa dari kota Manado dan Soni dari Minahasa Tenggara.
Dahlia ialah warga yang memiliki usaha buah, Musa ingin membuka usaha penjualan beras dan Soni ingin membuka usaha pariwisata.
Di akhir perbicangan dengan ketiganya, Presiden meminta mereka menyebutkan lima sila Pancasila, sebagai imbalan mereka mendapatkan sepeda dan foto dari Presiden Joko Widodo. (OL-1)
Dua aset itu diserahkan dengan status hibah barang milik negara. Penyerahan kapal laut ini juga dibantu oleh Kejaksaan Negeri Bitung.
BMKG mengimbau warga di sembilan kabupaten/kota di Sulawesi Utara mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi hingga 12 Agustus 2025.
Penghargaan diterima langsung Wakil Wali Kota Manado, Ricard Sualang, dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional yang diperingati pada 29 Juni 2029 mendatang.
Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang diusung PDIP, Steven O. E. Kandouw dan Alfred Denny Tuejeh, menjalani pemeriksaan kesehatan.
Pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) merupakan program bersama bangsa yang diinisiasi Badan Intelijen Negara (BIN) dengan melibatkan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Provinsi.
GUBERNUR Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengungkapkan, pihaknya akan merelokasi dua desa di kaki Gunung Ruang, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved