Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
JURANDA Aditya, 22 diduga telah melakukan penyebaran ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo melalui akun media sosial Facebook. Pemuda asal Bangka ini harus berurusan dengan polisi. Atas cuitannya di Facebook tersebut pemuda yang kesehariannya bekerja sebagai karyawan swasta perhotelan di Kabupaten Bangka itu kini harus
mendekam di sel tahanan Polda Babel.
Direktur Kriminal Khusus Polda Babel, Komisaris Besar Indra Krismayadi mengatakan pada (11/6) pihaknya mendapatkan laporan sebuah postingan dari akun Facebook atas nama Juranda. Akun tersebut membagikan kiriman yang diduga mengandung ujaran kebencian. Disebutkan oleh Indra, tulisan yang diduga mengandung ujaran kebencian. Tulisan awalnya adalah Jokowi akan undang maskapai asing buka rute di Indonesia agar harga tiket kompetitif. Kemudian oleh tersangka ditambahi dengan narasi yaitu mantap lanjutkan wkwkk goblok.
"Tersangka juga menulis Presiden lebih tinggi derajatnya daripada Nabi. Hina Prfesiden langsung ditangkap. Hina Nabi cukup minta maaf," kata Indra, Rabu (3/7).
Bukan itu saja. Menurut Indra, tersangka kembali menambahkan narasi dengan kata-kata yaitu, ape agak hina si owi auto langsung ditangkap. Sekalian tangkep galen seluruh rakyat Indonesia biark kelak yang milih presiden binatang.
baca juga: 100 Mahasiswa Babel dari Dua Perguruan Tinggi dapat Beasiswa
"Artinya kira-kira begini, apalagi menghina Si Jokowi otomatis langsung ditangkap, sekalian tangkap semua seluruh rakyat Indonesia biar nanti yang milih presidennya binatang," ungkap dirkrimsus berdasarkan BAP tersangka.
Atas perbuatannya tersangka di kenakan pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) udang-undang RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-udang No.11tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 ayat (2) atau pasal 15 udang-udang. No.1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasa 207 atau 208 ayat (KUHP) dengan ancaman penjara 6 tahun dengan 1 miliar.(OL-3)
Aktivis Delpedro Marhaen divonis bebas PN Jakpus. Ia mendesak negara pulihkan nama baik dan ganti rugi usai 6 bulan dipenjara terkait aksi Agustus 2025.
PN Jakarta Pusat vonis bebas Delpedro Marhaen dkk. Amnesty International sebut ini momentum hentikan kriminalisasi aktivis dan warga sipil.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah cepat Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dalam meluruskan hoaks dan disinformasi sebagai respons krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
SIDANG perdana perkara dugaan ujaran kebencian terhadap Viking Bandung dan Suku Sunda dengan terdakwa Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob digelar.
Rizki menyebut pemeriksaan dilakukan dalam tahap penyidikan. Artinya, polis telah mengantongi ada unsur pidana dalam kasus ini.
Pandji Pragiwaksono menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penghinaan adat Toraja. Ia mengaku telah meminta maaf dan mengikuti proses hukum.
Berdasarkan data dari situs pemantau gangguan Downdetector, laporan mulai meroket sejak pukul 07.40 WIB. Skala gangguan ini cukup luas, mencakup pengguna di Amerika Serikat, Eropa
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Berbagai elemen masyarakat sipil, praktisi pendidikan, dan perwakilan legislatif menyerukan peninjauan ulang yang mendalam terhadap rencana implementasi PP Tunas.
Masifkan Sosialisasi, Kuatkan Literasi Digital dan Penggunaan Internet Sehat
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Melalui platform seperti YouTube dan Instagram, Endar Yuliwanto tidak hanya membagikan rutinitas harian seorang pegawai, tetapi juga membedah perspektif mendalam mengenai kewirausahaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved