Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Bupati Padang Lawas Utara, Sumatra Utara, Hariro Harahap bersama sejumlah orang kemarin terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dengan dugaan melakukan politik uang. Barang bukti yang disita antara lain amplop berisi uang dan kartu nama caleg DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dari Partai Gerindra.
Kasat Reskrim Polres Padang Lawas Utara Ajun Komisaris Alexander Piliang mengatakan OTT berawal saat polisi menyetop Toyota Kijang berwarna kuning dengan nomor polisi BK 1462, kemarin dini hari.
Setelah digeledah, di mobil ada 87 amplop berisi uang masing-masing Rp200 ribu dan foto Masdoripa Siregar, caleg DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dari Partai Gerindra.
“Kami juga mendapati daftar nama orang yang menerima amplop tersebut,” kata Alexander.
Empat orang yang ditangkap di dalam mobil menyebut amplop-amplop itu dibawa dari sebuah rumah di Kecamatan Padangbolak. Polisi bergerak ke alamat tersebut yang ternyata rumah Hariro Harahap. Masdoripa Siregar sendiri ialah istri dari Hariro.
Petugas kemudian menangkap Hariro bersama sembilan orang lainnya yang diduga anggota tim sukses Masdoripa. Dari rumah itu, polisi juga menyita 187 amplop berisi uang berjumlah Rp150 ribu sampai Rp300 ribu.
Kapolres Tapanuli Selatan AKB Irwa Zaini Adib menyebut barang bukti lainnya ialah laptop, printer, stempel Partai Gerindra, stempel berlogo Prabowo-Sandi, kalender caleg, slip transaksi bank, bukti dukungan dari masyarakat, amplop kosong, telepon seluler, kuitansi, serta KTP pendukung.
Diduga, ribuan amplop sudah disebar dengan perkiraan total uang di dalamnya lebih dari setengah miliar rupiah.
“Isinya beragam, mulai Rp200 ribu hingga Rp250 ribu. Informasi yang kita terima bahkan ada 4.000 amplop,” ujar Zaini.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja menyatakan orang-orang itu akan diserahkan ke Bawaslu kabupaten dan ditindaklanjuti oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. (YP/JH/Ant/X-11)
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
Dalam pelantikan itu, Bobby menyampaikan empat pesan utama yang wajib dipegang para pejabat yang dilantik.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Hingga saat ini KPK belum mengonfirmasi secara resmi apakah penyegelan kantor PT DNG berkaitan langsung dengan OTT di Madina.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved