Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
WAKIL Bupati Padang Lawas Utara, Sumatra Utara, Hariro Harahap bersama sejumlah orang kemarin terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dengan dugaan melakukan politik uang. Barang bukti yang disita antara lain amplop berisi uang dan kartu nama caleg DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dari Partai Gerindra.
Kasat Reskrim Polres Padang Lawas Utara Ajun Komisaris Alexander Piliang mengatakan OTT berawal saat polisi menyetop Toyota Kijang berwarna kuning dengan nomor polisi BK 1462, kemarin dini hari.
Setelah digeledah, di mobil ada 87 amplop berisi uang masing-masing Rp200 ribu dan foto Masdoripa Siregar, caleg DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dari Partai Gerindra.
“Kami juga mendapati daftar nama orang yang menerima amplop tersebut,” kata Alexander.
Empat orang yang ditangkap di dalam mobil menyebut amplop-amplop itu dibawa dari sebuah rumah di Kecamatan Padangbolak. Polisi bergerak ke alamat tersebut yang ternyata rumah Hariro Harahap. Masdoripa Siregar sendiri ialah istri dari Hariro.
Petugas kemudian menangkap Hariro bersama sembilan orang lainnya yang diduga anggota tim sukses Masdoripa. Dari rumah itu, polisi juga menyita 187 amplop berisi uang berjumlah Rp150 ribu sampai Rp300 ribu.
Kapolres Tapanuli Selatan AKB Irwa Zaini Adib menyebut barang bukti lainnya ialah laptop, printer, stempel Partai Gerindra, stempel berlogo Prabowo-Sandi, kalender caleg, slip transaksi bank, bukti dukungan dari masyarakat, amplop kosong, telepon seluler, kuitansi, serta KTP pendukung.
Diduga, ribuan amplop sudah disebar dengan perkiraan total uang di dalamnya lebih dari setengah miliar rupiah.
“Isinya beragam, mulai Rp200 ribu hingga Rp250 ribu. Informasi yang kita terima bahkan ada 4.000 amplop,” ujar Zaini.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja menyatakan orang-orang itu akan diserahkan ke Bawaslu kabupaten dan ditindaklanjuti oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. (YP/JH/Ant/X-11)
KPK siap hadir jika diundang untuk memberikan penjelasan terkait istilah OTT.
KPK tengah melanjutkan OTT di Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya melakukan OTT di Sulawesi Tenggara dan Jakarta. OTT di tiga lokasi itu berkaitan dengan dugaan suap DAK rumah sakit
Tanak enggan memerinci sosok yang sudah diciduk oleh tim KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada bupati yang ditangkap, hari ini.
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). L
Angka itu tidak mengartikan KPK tidak bisa lagi melakukan OTT. Sebab, sumber daya dan alat yang dimiliki KPK masih mumpuni untuk menciduk pejabat diam-diam.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved