Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
POLISI mengungkapkan beberapa informasi terkini hasil pengusutan sementara atas dugaan politik uang seorang caleg Partai Gerindra di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.
Menurut Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Irwa Zaini Adib, Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), Hariro Harahap, terlibat dugaan politik uang (money politic) untuk pemenangan Caleg DPRD Paluta dari Partai Gerindra atas nama Masdoripa Siregar yang merupakan istrinya.
"Amplop berisi uang dan kartu nama Masdoripa ditemukan dini hari tadi dari mobil yang dikendarai tim sukses," katanya saat dikonfirmasi, Senin (15/4) malam.
OTT pertama kali dilakukan saat Tim Satgas Money Politic mengamankan empat orang dari mobil Kijang berwarna kuning dengan nomor polisi BK 1462 YG, Senin (15/4) sekira puku 02.30 WIB. Dari dalam mobil didapati 87 amplop berisi kartu nama Masdoripa dan uang. Mereka (orang-orang yang ditangkap) mengatakan kartu nama itu dari HH (Hariro Harahap) Ketua DPC Gerindra Paluta.
Petugas kemudian bergerak ke rumah Hariro dan menemukan amplop lainnya. Tim melanjutkan penangkapan ke rumah Hariro di Jalan Sisingamangaraja, Lingkungan I Partimbakoan, Kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Paluta.
Baca juga : OTT Wabup Paluta, Amplop Uang Caleg Gerindra Disita Polisi
Dari dalam rumah, Hariro dan sembilan orang lainnya diduga sedang menyiapkan amplop untuk dibagikan. Selain amplop, petugas menyita barang bukti. Antara lain, komputer jinjing (laptop), printer, stempel Partai Gerindra, stempel berlogo Prabowo-Sandi, kalender caleg, slip transaksi bank, bukti dukungan dari masyarakat, amplop kosong, telepon genggam, kwitansi serta KTP pendukung.
Mereka yang diamankan selain Hariro, masing-masing berinsial SB (Pengemudi), MH, FIMH, RZ, FH, AAS, SKS, KAS, HH, MRH, HS, IH, dan MLS. Mereka diduga sebagai tim sukses dari Masdoripa.
Diduga ribuan amplop sudah disebar sebelumnya dengan perkiraan uang di dalam berjumlah lebih dari setengah miliar rupiah. Kwitansi yang menjadi barang bukti OTT memberikan petunjuk dan dugaan kuat ada 2.582 amplop sudah disebar tim sukses.
"Isinya beragam, mulai dari Rp200-250 ribu. Artinya uang yang beredar diperkirakan setengah miliar rupiah lebih. Informasi yang kita terima bahkan ada 4.000 amplop,� ujar Zaini.
Lebih lanjut dikatakannya, polisi masih menyelidiki sumber uang yang ada di dalam amplop karena hingga kini belum diketahui dari mana sumber uang tersebut. Namun, kalau pun tidak diketahui sumber dananya dari mana, terbuka kemungkinan polisi menggunakan UU Pencucian Uang (Money Laundring). (OL-8)
Untuk mengantisipasi dampak lanjutan akibat cuaca ekstrem, pemprov sudah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca pada 18-21 Februari di Bandara Silangit dan Bandara Kualanamu.
SUMATRA Utara disebut sebagai wilayah dengan penerapan sanksi hukum paling ekstrem bagi para pelaku kejahatan narkotika di Indonesia.
POLISI menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram yang dikirim dari Sumatra Utara (Sumut) menggunakan bus angkutan umum dengan modus sebagai oleh-oleh.
BMKG beri peringatan dini potensi hujan lebat di Sumatra Utara pada Rabu (18/2). Cek wilayah terdampak mulai dari Medan hingga Simalungun di sini.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
PEMILIHAN anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada awal 2026 menyedot perhatian luas, sesuatu yang tidak terjadi pada proses pemilihan deputi gubernur sebelumnya.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved