Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
POLISI mengungkapkan beberapa informasi terkini hasil pengusutan sementara atas dugaan politik uang seorang caleg Partai Gerindra di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.
Menurut Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Irwa Zaini Adib, Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), Hariro Harahap, terlibat dugaan politik uang (money politic) untuk pemenangan Caleg DPRD Paluta dari Partai Gerindra atas nama Masdoripa Siregar yang merupakan istrinya.
"Amplop berisi uang dan kartu nama Masdoripa ditemukan dini hari tadi dari mobil yang dikendarai tim sukses," katanya saat dikonfirmasi, Senin (15/4) malam.
OTT pertama kali dilakukan saat Tim Satgas Money Politic mengamankan empat orang dari mobil Kijang berwarna kuning dengan nomor polisi BK 1462 YG, Senin (15/4) sekira puku 02.30 WIB. Dari dalam mobil didapati 87 amplop berisi kartu nama Masdoripa dan uang. Mereka (orang-orang yang ditangkap) mengatakan kartu nama itu dari HH (Hariro Harahap) Ketua DPC Gerindra Paluta.
Petugas kemudian bergerak ke rumah Hariro dan menemukan amplop lainnya. Tim melanjutkan penangkapan ke rumah Hariro di Jalan Sisingamangaraja, Lingkungan I Partimbakoan, Kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Paluta.
Baca juga : OTT Wabup Paluta, Amplop Uang Caleg Gerindra Disita Polisi
Dari dalam rumah, Hariro dan sembilan orang lainnya diduga sedang menyiapkan amplop untuk dibagikan. Selain amplop, petugas menyita barang bukti. Antara lain, komputer jinjing (laptop), printer, stempel Partai Gerindra, stempel berlogo Prabowo-Sandi, kalender caleg, slip transaksi bank, bukti dukungan dari masyarakat, amplop kosong, telepon genggam, kwitansi serta KTP pendukung.
Mereka yang diamankan selain Hariro, masing-masing berinsial SB (Pengemudi), MH, FIMH, RZ, FH, AAS, SKS, KAS, HH, MRH, HS, IH, dan MLS. Mereka diduga sebagai tim sukses dari Masdoripa.
Diduga ribuan amplop sudah disebar sebelumnya dengan perkiraan uang di dalam berjumlah lebih dari setengah miliar rupiah. Kwitansi yang menjadi barang bukti OTT memberikan petunjuk dan dugaan kuat ada 2.582 amplop sudah disebar tim sukses.
"Isinya beragam, mulai dari Rp200-250 ribu. Artinya uang yang beredar diperkirakan setengah miliar rupiah lebih. Informasi yang kita terima bahkan ada 4.000 amplop,� ujar Zaini.
Lebih lanjut dikatakannya, polisi masih menyelidiki sumber uang yang ada di dalam amplop karena hingga kini belum diketahui dari mana sumber uang tersebut. Namun, kalau pun tidak diketahui sumber dananya dari mana, terbuka kemungkinan polisi menggunakan UU Pencucian Uang (Money Laundring). (OL-8)
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
KEMENTERIAN Kehutanan memanfaatkan kayu gelondongan yang hanyut akibat bencana hidrometeorologi untuk penyediaan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak di Aceh Utara dan sumut
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal untuk menuju titik bencana di Sumatra dan Aceh.
Sejumlah provinsi telah mengirimkan relawan kemanusiaan, di antaranya Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved