Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
POLISI mengungkapkan beberapa informasi terkini hasil pengusutan sementara atas dugaan politik uang seorang caleg Partai Gerindra di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.
Menurut Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Irwa Zaini Adib, Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), Hariro Harahap, terlibat dugaan politik uang (money politic) untuk pemenangan Caleg DPRD Paluta dari Partai Gerindra atas nama Masdoripa Siregar yang merupakan istrinya.
"Amplop berisi uang dan kartu nama Masdoripa ditemukan dini hari tadi dari mobil yang dikendarai tim sukses," katanya saat dikonfirmasi, Senin (15/4) malam.
OTT pertama kali dilakukan saat Tim Satgas Money Politic mengamankan empat orang dari mobil Kijang berwarna kuning dengan nomor polisi BK 1462 YG, Senin (15/4) sekira puku 02.30 WIB. Dari dalam mobil didapati 87 amplop berisi kartu nama Masdoripa dan uang. Mereka (orang-orang yang ditangkap) mengatakan kartu nama itu dari HH (Hariro Harahap) Ketua DPC Gerindra Paluta.
Petugas kemudian bergerak ke rumah Hariro dan menemukan amplop lainnya. Tim melanjutkan penangkapan ke rumah Hariro di Jalan Sisingamangaraja, Lingkungan I Partimbakoan, Kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Paluta.
Baca juga : OTT Wabup Paluta, Amplop Uang Caleg Gerindra Disita Polisi
Dari dalam rumah, Hariro dan sembilan orang lainnya diduga sedang menyiapkan amplop untuk dibagikan. Selain amplop, petugas menyita barang bukti. Antara lain, komputer jinjing (laptop), printer, stempel Partai Gerindra, stempel berlogo Prabowo-Sandi, kalender caleg, slip transaksi bank, bukti dukungan dari masyarakat, amplop kosong, telepon genggam, kwitansi serta KTP pendukung.
Mereka yang diamankan selain Hariro, masing-masing berinsial SB (Pengemudi), MH, FIMH, RZ, FH, AAS, SKS, KAS, HH, MRH, HS, IH, dan MLS. Mereka diduga sebagai tim sukses dari Masdoripa.
Diduga ribuan amplop sudah disebar sebelumnya dengan perkiraan uang di dalam berjumlah lebih dari setengah miliar rupiah. Kwitansi yang menjadi barang bukti OTT memberikan petunjuk dan dugaan kuat ada 2.582 amplop sudah disebar tim sukses.
"Isinya beragam, mulai dari Rp200-250 ribu. Artinya uang yang beredar diperkirakan setengah miliar rupiah lebih. Informasi yang kita terima bahkan ada 4.000 amplop,� ujar Zaini.
Lebih lanjut dikatakannya, polisi masih menyelidiki sumber uang yang ada di dalam amplop karena hingga kini belum diketahui dari mana sumber uang tersebut. Namun, kalau pun tidak diketahui sumber dananya dari mana, terbuka kemungkinan polisi menggunakan UU Pencucian Uang (Money Laundring). (OL-8)
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
Mita menurutkan dengan adanya jeda antara pemilu lokal dan nasional, proses pemutakhiran data pemilih tidak terputus dalam konteks 5 tahunan.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
KPU RI telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved