Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatra Utara langsung menyikapi penangkapan yang dilakukan polisi terhadap Wakil Bupati Padang Lawas Utara, Hariro Harahap, dengan barang bukti puluhan amplop uang dan kartu nama calon anggota legislatif dari Partai Gerindra.
Safrida R Rasahan, Ketua Bawaslu Sumut, mengatakan, pihaknya sedang menunggu pelimpahan kasus dari polisi ke Bawaslu Padang Lawas Utara (Paluta).
Dari informasi yang diterima Bawaslu Sumut, Wakil Bupati Paluta, Hariro Harahap, ditangkap polisi bersama dengan 13 orang lainnya dalam OTT di dua lokasi berbeda. OTT pertama dilakukan terhadap sebuah mobil yang membawa amplop berisi uang dan kartu nama caleg Kabupaten Padang Lawas dari Partai Gerindra, Masdoripa Siregar, yang merupakan istri Hariro.
Polisi lalu mengembangkan temuan itu ke rumah Hariro, di Jalan Sisingamangaraja, Padang Lawas Utara. Dari sana, polisi mengamankan Hariro bersama terduga lainnya bersama barang bukti amplop yang sama.
Adapun 13 orang lain yang ikut digelandang polisi ialah SB (pengemudi), MH, FIMH, RZ, FH, AAS, SKS, KAS, HH, MRH, HS, IH, dan MLS. Mereka diduga sebagai tim sukses dari Masdoripa. Kasus itu, kata Safrida, sebagai temuan. Jika terbukti, maka prosesnya akan dilanjut ke pemeriksaan.
"Langsung memeriksa dari terduga kalau memang terbukti dari hasil pemeriksaan kawan-kawan Bawaslu Paluta, dan sentra Gakkumdu maka akan langsung diserahkan kepada penyidik Polres Tapsel untuk ditindak lanjut dengan tahapan penyidikan. Lalu akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk penuntutan," paparnya.
Safrida berharap, kasus ini bisa langsung ditangani oleh Bawaslu dan Gakkumdu dengan rentang 14 hari kerja. Hal itu agar mereka dapat memberikan kepastian hukum terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.
Kasat Reskrim Polres Paluta, AKP Alexander Piliang, saat dimintai konfirmasi, mengakui, pihaknya telah menangkap Wakil Bupati. Hariro ditangkap di kediamannya bersama sejumlah orang pada Senin (15/4) dini hari.
OTT berawal saat tim dari Polres Tapsel menyetop sebuah mobil Toyota Kijang berwarna kuning dengan nomor polisi BK 1462 . Dari hasil penggeledahan, di dalam mobil terdapat 87 amplop berisi uang Rp200 ribu dan foto Masdoripa Siregar, Caleg DPRD Kabupaten Paluta, dari Partai Gerindra.
"Kami juga mendapati daftar nama orang yang menerima amplop tersebut," ujarnya.
Baca juga: Sukseskan Pemilu 2019, PLN Pekanbaru Siapkan Pasokan Listrik
Ada empat orang yang ditangkap dari dalam mobil. Inisial mereka masing-masing SH (pengemudi), MH, FIMH, dan RZ. Setelah dilakukan interogasi, mereka mengaku amplop-amplop itu dibawa dari sebuah rumah di Jalan Sisingamangaraja, Lingkungan I Partimbakoan, Kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan Padangbolak.
Tim pum langsung bergerak ke alamat tersebut dan mendapati bahwa ternyata itu adalah rumah Wakil Bupati Padang Lawas Utara Hariro Harahap. Petugas kemudian mengamankan Hariro bersama sembilan orang lainnya berinisial, FH, AAS, HH, MRH, HSB, IH, dan MLS.
Dari dalam rumah polisi juga menyita 187 amplop berisi uang dengan nilai bervariasi. Mulai dari Rp150 ribu hingga Rp300 ribu.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Tatan Dirsan Atmaja, juga membenarkan OTT itu dia memastikan polisi akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan.
"Orang-orang yang diamankan itu akan diserahkan ke Bawaslu (Kabupaten) dan ditindaklanjuti Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)," ujar Tatan.
Menurut Tatan, uang dalam amplop tersebut diduga akan diserahkan ke masyarakat karena ada daftar penerima.
Hariro Harahap sendiri adalah Wakil Bupati pasangan Andar Amin Harahap yang terpilih setelah menang dalam Pilkada serentak 2018 melawan 'kotak kosong'. Hariro juga diketahui sebagai Ketua DPD Gerindra Paluta yang terpilih pada 2017. (OL-1)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati dengan menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Pati, Kamis (22/1) siang.
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Mereka terjerat kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR. KPK juga mengendus adanya penerimaan gratifikasi lainnya di Kota Madiun.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved