Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menolak calon pemilih yang akan mengurus A5.
Anggota KPU Kabupaten Sleman, Aswino Wardhana, mengemukakan pengurusan A5 masih dimungkinkan hingga tanggal 10 April ini atau H-10 sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.
"Mereka yang berhak mendapatkan A5 versi KPU ini hanya karena empat sebab di antaranya karena sakit, tugas yang tidak dapat ditinggalkan pada saat itu, karena bencana atau sedang dalam tahanan," kata Aswino.
Dia menjelaskan, kesemuanya harus dilengkapi dengan keterangan pendukung, tidak dapat begitu saja mengurus pindah memilih. Untuk pindah karena alasan pekerjaan harus dilengkapi dengan keterangan dari tempat dia bekerja yang menyebutkan tidak bisa meninggalkan pekerjaan pada saat hari H pemilu.
"Demikian pula yang sakit juga harus ada keterangan," ujarnya.
Baca juga: MK: Pemilih DPTb Bisa Urus Formulir A5 Hingga H-7 Pemilu
Tanpa adanya keterangan yang mendukung, KPU tidak akan membuatkan A5. Saat ini, kebanyakan yang mengurus A5 versi KPU adalah kalangan pekerja dan mahasiswa. Namun, lanjut Aswino, banyak juga pendaftar A5 yang bukan dari kelompok dengan tambahan waktu seperti putusan MK.
"Untuk mereka yang tidak masuk dalam empat golongan itu, sudah ditutup, artinya tidak dilayani lagi," tegasnya.
Sementara itu, salah satu karyawan swasta, Prana Widyantara, yang sedang mengurus A5, menjelaskan, dirinya masih kurang keterangan dari tempat bekerja.
"Persyaratannya apa saja ternyata tidak tersosialisasi dengan baik," ungkapnya.
Kini, ia sedang menunggu surat keterangan dari kantornya yang berpusat di Jakarta.
"Nggak tahu, bisa selesai atau tidak," pungkasnya.(OL-5)
Gelombang tinggi disertai hujan badai di perairan selatan mencapai 1,25-6 meter dan di perairan utara 1,25-2,5 meter cukup berbahaya terhadap aktivitas pelayaran.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, aparat antirasuah menyasar Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Sejak pagi hujan ringan-sedang sudah mengguyur sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah, memasuki siang, sore hingga awal malam intensitas hujan berpeluang meningkat.
Banjir di Pekalongan mengganggu operasional kereta api. KAI mencatat refund tiket penumpang mencapai Rp3,5 miliar akibat pembatalan perjalanan.
Melihat kondisi cuaca yang masih hujan hingga saat ini, ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ikut serta melakukan modifikasi cuaca.
Tidak hanya itu, akibat gelombang tinggi penyeberangan antar pulau baik Jepara-Karimunjawa maupunTanjung Emas Semarang-Karimunjawa juga terhenti, termasuk kapal layar motor
Setelah penetapan DPT selesai, KPU Kota Bogor akan memasuki tahapan pengurusan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
Sebanyak 15 tempat pemungutan suara (TPS) di Sumatra Barat akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilpres dan Pileg pada Pemilu 2024.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di delapan TPS dan pemungutan suara lanjutan (PSL) di tiga TPS.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di lima Tempat Pemungutan Suara (TPS).
SEBANYAK 170 orang pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soekardjo, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat tidak bisa memilih di hari pencoblosan pada Pemilu 2024, Rabu (14/2).
MANAJER Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Arfianto Purbolaksono mengatakan, usulan fatwa MA untuk memperbolehkan memilih di non domisili kurang efektif
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved