Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SEBANYAK 170 orang pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soekardjo, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat tidak bisa memilih di hari pencoblosan pada Pemilu 2024, Rabu (14/2). Ratusan pasien yang mendapat rawat inap tersebut, telah mengalami kendala dalam batas waktu daftar pemilih tambahan (DPTb) sampai H-7 sebelum pemungutan suara.
Pasien rumah sakit pemerintah daerah hingga rumah sakit swasta di Kota Tasikmalaya tidak dapat menggunakan hak suaranya dan terjadi di RSUD Dr Soekardjo. Namun, di rumah sakit lainnya di berbagai wilayah di Priangan Timur tidak bisa memilih karena batas waktu DPTb diberikan waktu H-7 sebelum pencoblosan.
Direktur RSUD Dr Soekardjo, Kota Tasikmalaya Budi Tirmadi mengatakan, jelang pencoblosan pada Pemilu 2024 rumah sakit berfokus pada pelayanan kesehatan dan memang selama ini tidak memiliki kewenangan terkait hak suara pasien. Namun, komunikasi dengan KPU Kota Tasikmalaya mengalami kesulitan terutama dalam memfasilitasi hak pilih pasien.
Baca juga : Mati Listrik, Petugas TPS Bantu Warga Melipat Kertas Suara Pemilu
"Perubahan data pasien terjadi setiap hari dan kita tanggung jawabnya pelayanan kesehatan, tapi berkaitan dengan hak pilih para pasien di RSUD Dr Soekardjo sudah dikomunikasikan. Karena, jumlah pasien rawat inap mencapai 170 orang di antaranya 100 orang dewasa tapi mereka tidak dapat memilih," katanya, Kamis (15/2/2024).
Sementara itu, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Tasikmalaya, Agung Zulviana mengatakan, pihaknya telah memprediksi pembatasan DPTb akan berdampak pada hak suara yang tidak tersalurkan, terutama bagi pasien yang masuk rumah sakit setelah H-7. Karena, mereka tidak bisa diprediksi masuk fasilitas kesehatan setelah H-7 meski semua pasien memiliki suara.
"Menyalurkan suaranya merupakan hak setiap warga negara Indonesia (WNI) harus dijamin dalam kondisi sakit dan negara berkewajiban untuk memfasilitasinya. Namun, aturan yang dilakukan harus dikaji, apakah memungkinkan ke depan adanya TPS khusus di setiap rumah sakit dalam rangka memenuhi hak pilihnya," ujarnya.
Baca juga : Analis Intelijen: Perjalanan Bangsa Butuh Proses yang Konstitusional
Sementara itu, Ketua KPU Kota Tasikmalaya, Asep Rismawan mengatakan, regulasi Pemilu 2024 membatasi DPTb hingga H-7 sebelum pemungutan suara dan ketentuan ini sangat berbeda dengan tahun 2019 lebih fleksibel. Namun, pasien rumah sakit sebenarnya bisa memilih melalui upaya jemput bola dan yang terjadi mengalami kendala karena TPS sekitar rumah sakit tidak dapat mengakomodir.
"Kalau Pemilu sekarang batas akhir DPTb H-7 sangat berat, jika semua TPS harus mengecek ke rumah sakit dan waktu pemungutan suara dibatasi sampai pukul 13.00 WIB. Akan tetapi, kendala lainnya kesibukan petugas KPPS di TPS masing-masing, menyebabkan sulitnya memantau pasien rumah sakit yang memilih," tandasnya.
Benyamin S adalah akronim dari Bersih, Nyaman, Indah, Sejahtera, yang diambil dari nama seniman legendaris Betawi, Benyamin Sueb.
Adapun pejabat yang dinonaktifkan sementara antara lain Direktur RSUD Rasidin, Kabid Pelayanan dan Keperawatan, serta Kasi Pelayanan dan Kasi Keperawatan.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpotensi menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah mandiri secara fiskal.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta agar nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta diganti menjadi Rumah Sakit Internasional.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan, jika RSUD R Syamsudin SH tak melaksanakan ketentuan itu, maka ke depan tak bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
RSUD di DKI akan menerapkan QRIS Tap NFC. Bank DKI menghadirkan fitur QRIS Tap NFC pada aplikasi JakOne Mobile.
Peristiwa pada Minggu (29/6) sekitar pukul 15.00 WIB itu mengakibatkan dua orang petani bernama Acu, 60, dan Amin, 50, warga Ciomas, masih tertimbun.
Ekskavator juga diturunkan lantaran tanah yang menimbun jalan cukup dalam hingga tiang kabel roboh
Ribuan warga dan santri semarak sambut perayaan tahun baru Islam 1447 Hijriah pada tahun 2025 mereka melakukan jalan kaki dan sebelumnya semua dipersiapkan dari mulai bambu,
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengajak masyarakat untuk memaknai tahun baru Islam sebagai momentum hijrah menuju kehidupan yang lebih baik.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved