Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin meyakini rakyat Pulau Madura tidak percaya hoaks dan fitnah yang menyerang kubu petahana.
Hal ini disampaikan Ma'ruf di hadapan rakyat Madura dalam acara Istigasah Kubro di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (19/3).
"Orang Pamekasan enggak bakal percaya dan enggak bisa dipengaruhi berita bohong. Karena apa? Karena orang Pamekasan sudah pintar," kata Ma'ruf dalam tausiahnya.
Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini melanjutkan, ada berita dirinya akan digantikan Basuki Tjahaja Purnama jika terpilih sebagai wakil presiden. Ma'ruf menegaskan, berita itu hoaks.
"Bohong. Memangnya RT, emangnya RW apa? Jangan percaya itu isu. Fitnah," ucap Ma'ruf.
Baca juga : Hadir Istighosah di Pamekasan, Ma'ruf: Saya Ada Darah Pamekasan
Ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini juga menampik sejumlah isu agama yang menyerang pihaknya. Di antaranya adalah penghilangan keberadaan Kementerian Agama dan pelarangan azan.
Bahkan, Ma'ruf juga menyesali adanya berita bohong soal perizinan zina jika mereka terpilih.
"Itu bohong. Sekarang presidennya siapa? Pak Jokowi. Apa Kementerian Agama dihilangkan? Apa azan dilarang?" tanya Ma'ruf yang dijawab tidak oleh para pendukung.
Mantan Dewan Pertimbangan Presiden ini juga menampik isu dirinya akan menjadi alat saat mendampingi Jokowi. Ma'ruf memastikan bahwa dirinya bukan alat.
"Saya ketua rais aam PBNU, ketua umum MUI, masak mau diperalat," tegas Ma'ruf. (RO/OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved