Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
DUKUNGAN terhadap calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dari kalangan alumni perguruan tinggi terus bertambah.
Kali ini, dukungan disuarakan Keluarga Alumni Institut Pertanian Bogor (KAMIPB) yang mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Amin, di Lapangan Soft Ball GOR Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat Sabtu (16/3).
Selain KAMIPB, deklarasi yang dikemas dalam festival Rakyat Bogor Bersatu Memilih Jokowi-Amin itu juga diikuti sejumlah alumni perguruan tinggi lain dan simpul relawan Jokowi-Amin se-Bogor Raya.
Koordinator KAMIPB, Titik Wijayanti mengatakan, dukungan terhadap paslon 01 dilatari sejumlah faktor. Pertama soal makin kencangnya kritikan sejumlah aktivis maupun alumni IPB lain, baik yang berkiprah di partai politik maupun organisasi tertentu, terhadap pemerintah.
Menurutnya dalam konteks berdemokrasi, kritik adalah sebuah keniscayaan. Namun perlu disertai data-data valid dan faktual.
"Ini sebaliknya, kadang-kadang disampaikan secara emosional," ujarnya.
Dia mengkhawatirkan ,manuver politik tersebut membuat demokrasi menjadi tak sehat.
Di sisi lain, lanjutnya, banyak alumni IPB yang juga memiliki akal sehat dalam melihat keberhasilan capaian pemerintah.
Baca juga : Alumni UI Dukung Jokowi
"Pastinya Alumni IPB masih banyak yang mendukung keberhasilan pemerintahan sekarang. Maka dari itu kami berhimpun dalam satu wadah KAMIPB. Ini kami lakukan dengan sepenuh hati," ujarnya.
Titik juga bersyukur Jokowi kembali didampingi negarawan. Setelah Jusuf Kalla, eks Wali Kota Solo tersebut kini berduet dengan Ma'ruf Amin.
"Pak Kyai (Ma'ruf Amin) adalah tokoh NU (Nahdlatul Ulama), ormas Islam terbesar di Indonesia,".
Ketua Panitia penyelenggara deklarasi Yayat Dinar mengatakan, kegiatan ini juga didukung oleh Tim Kampanye Nasionao dan Tim Kampanye Daerah Kota Bogor Jokowi-Amin. Termasuk forum perguruan tinggi nasional lainnya.
Sementara itu, Direktur Relawan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Maman Imanulhaq mengajak kepada yang hadir untuk menyampaikan capaian-capaian Jokowi dan mengajak seluruh masyarakat untuk melawan kebohongan-kebohongan dan fitnah terhadap Jokowi.
Dia mengatakan ada kelompok yang membenci Jokowi. Pertama kelompok radikal intoleran yang ingin mengganti Pancasila.
"Jokowi adalah pemimpin Islam yang dianggap sebagai kelompok yang membawa modernasi Islam yang toleran dan damai . Maka ada kelompok yang tidak suka pemimpin damai. Mereka tidak suka Jokowi yang membuat rancangan undang-undang pesantren. Mereka tidak suka Islam jaya di Indonesia. Mereka ingin mengganti Pancasila dan Islam toleran dengan terorisme. Apakah kita siap melawan mereka,"teriaknya.
Kelompok kedua yang tidak suka Jokowi sebutnya adalah para koruptor. Mereka yang diambil uangnya Rp8 ribu triliun dari Swiss untuk pembangunan infrastruktur dan seluruh kesejahteraan rakyat.
"Mereka tidak suka Jokowi. Termasuk ada yang korupsi ajaran. Mereka terus menerus memfitnah Jokowi. Membuat Jokowi seolah anti Islam,"katanya.
Terkait itu, Maman menegaskan, tidak ada yang memperjuangkan Islam yang substansional kecuali Jokowi-Maruf.
"Ajak seluruh seluruh keluarga mendukung Jokowi. Kedua ajak semua mencoblos 01. Ketiga kawal suaranya, jangan ada kelompok yang ingin mengacaukan pilpres. Ada kelompok yang penyelenggara ini tidak berdaya. Tapi Jokowi -Maruf ada di belakang dan membela untuk rakyat,"pungkasnya.
Deklarasi dalam Festival Rakyat Bogor juga turut dihadiri sejumlah tokoh nasional. Diantaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang juga alumni IPB dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir,
Nasir menegaskan, tidak ada yang salah ketika alumni perguruan tinggi mendeklarasikan dukungan dalam Pilpres 2019. Mereka menurut Nasir merupakan bagian dari masyarakat yang bebas bersuara.
"Alumni itu masyarakat. Bukan asosiasinya bukan lembaganya. Kita lihat individual-nya bukan asosiasinya. Para alumni bebas. Kampus dilarang politik. Alumni tidak bermain politik lembaganya.
"IKA IPB tidak boleh, Kagama tidak boleh, Iluni tidak boleh. Kalau alumni bebas. Oleh karena itu saya menggalang alumni. Kita lihat nyata apa yang dibangun Jokowi,"ungkapnya sesaat setelah dirinya membacakan ikrar dukung 01.
Dia menyebut, target suara alumni sekitar 40 juta suara. Termasuk suara milenial di sana.
"Saya itu deklarasi di Jakarta dulu 15 ribuan, Semarang 20 ribuan, Surabaya 20 ribuan. Besok saya ke Makassar. Mereka secara sukarela menggalang kekuatan untuk Jokowi. Alumni ada jutaan. Katakan hampir 10 juta alumni. Suami-istri jadi 20 juta. Pnya anak 2-3 orang. Artinya 40 juta dari alumni,"pungkasnya. (OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved