Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KABUPATEN Sangihe, Kabupaten Talaud, dan Kabupaten Sitaro merupakan tiga wilayah kabupaten yang terletak di ujung wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara.
Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat Sangihe, Talaud, dan Sitaro merantau ke Jakarta dan berbagai wilayah lainnya di Indonesia. Beberapa di antaranya menetap dan berdomisili di Jabodetabek dan sekitarnya.
Komunitas masyarakat Sangihe, Talaud, dan Sitaro saat ini berjumlah sekitar 15.000 jiwa, tersebar di seluruh wilayah Jabodetabek dan Bandung.
Seiring dengan waktu pula, lima tahun kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, masyarakat Sangihe, Talaud, dan Sitaro mengapresiasi kerja nyata yang telah dilakukan Joko Widodo melalui beberapa kementerian untuk pembangunan dan kesejahteraan Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaud, dan Kabupaten Sitaro.
Jelang Pemilihan Umum Presiden pada 17 April 2019, masyarakat Sangihe, Talaud, dan Sitaro yang berdomisili di Jabodetabek dan Bandung, mengungkapkan apresiasi semua langkah dan kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden dalam bentuk dukungan pada pencalonan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.
Baca juga: Reaksi Pedagang Jeruk Balige saat Dagangannya Dibeli Jokowi
Acara deklarasi yang akan diadakan pada Minggu (17/3) di GOR Jakarta Utara itu mengusung tema 'Nusa Utara for Jokowi' ini diharapkan dihadiri sekitar 3.000 warga Sangihe, Talaud, dan Sitaro yang berada di Jabodetabek dan Bandung.
“Kami, masyarakat Sangihe, Talaud, dan Sitaro se-Jabodetabek melihat begitu besar perhatian dan kerja nyata pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Ir H Joko Widodo sebagai Presiden RI kepada kampung halaman kami yaitu Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaud, dan Kabupaten Sitaro, sehingga tidaklah salah kami menyalurkan apresiasi kepada Joko Widodo dengan deklarasi dukungan sebagai Presiden periode 2019-2024,” ujar Steven Setiabudi Musa, Ketua Acara Deklarasi Masyarakat Sangihe, Talaud, dan Sitaro untuk amendukung Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin, di Jakarta, Jumat (15/3).
Menurut Steven, aspirasi masyarakat Sangihe, Talaud, dan Sitaro cukup besar menginginkan kembali Joko Widodo dapat memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk periode lima tahun ke depan.
“Kami akan menjadi ‘corong' dukungan Joko Widodo sebagai calon Presiden 2019-2024 untuk saudara-saudara kami di kampung halaman kami yaitu Sangihe, Talaud, dan Sitaro,” tambah Fany S Tukunang, Sekretaris Acara Deklarasi.
Ditambahkan, tokoh-tokoh masyarakat dan adat dari Sangihe, Talaud, dan Sitaro yang ada di Jabodetabek dan Bandung, juga mereka yang kini tengah menjabat sebagai anggota DPRD DKI, dipastikan akan hadir pada acara deklarasi ini.
Berbagai kesenian budaya Sangihe, Talaud, dan Sitaro akan turut memeriahkan acara deklarasi ini, seperti musik tiup bambu, lagu, dan gerak Massamper, tarian khas dari Sangihe, Talaud, dan Sitaro, serta beragam kuliner.
"Sikap apresiasi masyarakat Sangihe, Talaud dan Sitaro dalam bentuk dukungan pada paslon 01, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin, kiranya dapat seturut dan kehendak dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa," pungkas Steven. (RO/OL-9)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved