Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGASUH Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, KH Anwar Mansyur, menginstruksikan seluruh santri dan alumni Lirboyo memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.
Dukungan bagi Jokowi-Amin ini tertuang dalam sebuah maklumat yang ditandatangani langsung oleh Kiai Anwar dan Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Alumni Lirboyo, KH Abdulloh Kafabihi Mahrus.
Maklumat tertanggal 12 Maret 2019 itu berisi tiga instruksi bagi santri dan alumni Lirboyo yakni pertama, menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum 2019.
Baca juga: Polisi Pekalongan Selidiki Hasutan Tolak Caleg Nonmuslim
Kedua, menciptakan Pemilu yang aman, damai, dan beradab. Adapun maklumat ketiga memilih paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan KH Maruf Amin.
Kiai Anwar membenarkan adanya maklumat tersebut.
Maklumat dikeluarkan setelah para pengasuh pesantren Lirboyo melakukan musyawarah dan istikharah.
"Mari kita dukung. Sudah dimusyawarahkan dan diistikharahi," kata Kiai Anwar singkat.
Dukungan pesantren Lirboyo kepada pasangan Jokowi-Amin sebenarnya bukanlah hal baru karena sejak awal, Lirboyo sangat dekat dengan KH Mar'uf Amin.
Bahkan beberapa waktu lalu, Ma'ruf Amin juga sempat berkunjung ke Lirboyo dan diterima dengan hangat oleh Kiai Anwar. (RO/OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved