Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
RELAWAN harus bekerja keras mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di Pemilihan Umum 17 April 2019. Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan parameter untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.
Demikian dikatakan Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, KH Maman Imanulhaq, dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakorwil) Organ Relawan Anak Republik (AR) Kalimantan Timur di Hotel Grand Senyiur, Samarinda, Sabtu (9/3).
"Pilpres 2014, Jokowi menang 63,37% di Kaltim dan Kaltara. Tapi tingkat partisipasinya baru mencapai 60%. Tugas relawan untuk mengajak masyarakat datang ke bilik suara menggunakan hak konstitusinya," tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Maman menambahkan bahwa masih ada waktu 35 hari untuk menyosialisasikan prestasi Jokowi dan program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Jokowi-Kiai Ma'ruf, seperti Kartu Pra-Kerja, Kartu Sembako, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Maman pun mengingatkan bahwa selain sosialisasi program yang tidak kalah pentingnya adalah mengawal proses penyelenggaraan Pemilu dan mengawal suara nomor 01 Jokowi-Amin.
"Mulai saat ini kenali TPS yang terdekat, bikin pelatihan saksi, awasi pelaksanaan Pemilu, dan kawal suara Jokowi-Amin. Di Kaltim pasangan 01 harus bisa menang 70%," ujar mantan anggota MKD DPR RI ini.
Baca juga: Timses Jokowi-Amin Akui belum Maksimal di Sulsel
Target 70% kemenangan Jokowi-Amin di Kaltim ini disepakati peserta Rakorwil. Ketua Wilayah Anak Republik, Syarifuddin Chaidir, menganggap target itu realistis.
Pihaknya optimistis bisa memenuhi target tersebut karena kuatnya dukungan dari bawah serta sinergitas antara relawan dan partai koalisi Indonesia kerja.
"Target 70% yang diminta Kiai Maman sangat realistis. Kami akan bekerja keras bersama seluruh pendukung Jokowi Amin. Salah satunya mantan Gubernur Awang Faroek," ujar Chaidir.
Rakorwil di Kaltim adalah rangkaian konsolidasi dalam rangka menyusun agenda dan stategi pemenangan pasangan 01 oleh organ Relawan Anak Republik mulai DKI, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Sumatra.
Selain Direktur Relawan TKN, hadir sebagai narasumber ialah Ketua Pembina Koordinator Nasional (Kornas) Anak Republik (AR) yaitu Arief Rahman, Ketua Umum AR Yahya Habib, Sekjen AR Benny Wijaya, Tim Kampanye Daerah (TKD) Kaltim, dan beberapa tokoh lainnya.
Ketua Umum AR, Yahya Habib, mengatakan Relawan Anak Republik akan bergerak melakukan edukasi politik dan menyosialisasikan prestasi Jokowi serta program Jokowi-Amin 2019-2024.
"Anak Republik akan terus bergerak secara masif dan sistematis untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak suara. Dan yang terpenting memenangkan dan menjaga suara Jokowi-Kiai Amin. Jokowi sekali lagi," pekik Habib disambut ratusan relawan penuh antusias. (RO/OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved