Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
ALIANSI Masyayikh Pengasuh Pondok Pesantren se-Kabupaten Lumajang mendeklarasikan dukungan untuk pemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 01, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.
Bertempat di Ponpes Miftahul Ulum, Banyu Putih Kidul, Lumajang, deklarasi kali ini diikuti ratusan masyayikh dari beragam pesantren.
"Aliansi Masyayikh ini merupakan titah untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres 01 bagi seluruh masyarakat santri se-Kabupaten Lumajang," kata Gus Izzuddin, Sekretaris Jenderal Santri Milenial Lumajang, usai deklarasi para Masyayikh, Sabtu (9/3).
Gus Izzuddin mengatakan, deklarasi para masyayikh ini tentu menjadi semangat baru bagi para santri dan masyarakat Lumajang untuk bergerak memenangkan pasangan Jokowi-Amin.
Baca juga: Pemerintahan Jokowi Dinilai Bawa Perubahan Ekonomi Signifikan
Sebelumnya, Santri Milenial (Samil) Lumajang juga telah mendeklarasikan dukungan bagi Jokowi-Amin.
"Tentu kami yang sebelumnya sudah menunjukkan dukungan untuk capres dan cawapres 01, dengan aliansi ini semakim menambah yakin bahwa jalan yang ditempuh para santri mendapatkan restu para masyayikh se-Kabupaten Lumajang," ujar Gus Izzuddin.
Dengan restu ini, para santri selanjutnya akan bergerak dari pesantren-pesantren yang ada di Lumajang sehingga mampu meraih kemenangan mutlak bagi pasangan Jokowi-Kiai Ma'ruf.
"Kalau para masyayikh sudah bergerak, tidak ada alasan bagi santri untuk diam. Samil Lumajang akan melakukan konsolidasi santri se-Kabupten Lumajang sebagai wujud manut kepada para masyayikh untuk memenangkan pasangan capres-cawapres 01," pungkas Gus Izzuddin. (RO/OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved