Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPEMIMPINAN Joko Widodo dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin yang untuk pertama kalinya di bawah 10%.
Hal ini diungkapkan mantan menteri kelautan dan perikanan Rokhmin Dahuri saat menjadi pembicara dalam diskusi bertemakan 'Kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Era Milenial Menuju Indonesia Maju dan Sejahtera', di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/3).
Acara yang diselenggarakan Sahabat Jokowi Nusantara ini pun menghadirkan pemerhati politik, Ray Rangkuti.
Menurut Rokhmin, Joko Widodo berhasil menunjukkan kualitas kepemimpinannya karena mampu memperbaiki perekonomian bangsa.
"Tingkat kemiskinan baru kali ini di bawah dua digit, 9,8 %. Ini data sahih dari BPS (Badan Pusat Statistik)," katanya.
Selain mengurangi jumlah kemiskinan, menurutnya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam lima tahun terakhir ini pun mampu mengikis kesenjangan sosial di masyarakat.
"Di Pak Jokowi lah tereduksi kesenjangan kaya-miskin, dilakukan dengan tepat dan sistematis," katanya.
Beberapa indikatornya terbukti dengan adanya penyerahan sembilan juta sertifikat tanah kepada masyarakat.
"Juga ada Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar. Dua sektor jadi persyaratan utama dalam menciptakan SDM yang unggul," katanya.
Tak hanya itu, menurutnya pada era pemerintahan Joko Widodo pun Indonesia mampu menghasilkan PDB di atas US$1 triliun. Ini
mengantarkan negara kita menempati peringkat 16 besar perekonomian dunia.
Baca juga: Timses Jokowi-Amin Akui belum Maksimal di Sulsel
"Bahwa di sana-sini masih ada kekurangan, wajar. Tapi dengan policy-policy ini Pak Jokowi telah meningkatkan daya saing kita. Jadi leadership Pak Jokowi bagus sekali, merakyat," katanya seraya menyebut pemerintahan saat inipun fokus membangun industri 4.0.
Dalam bidang kemaritiman pun, menurutnya, Indonesia akan memaksimalkan potensinya demi kesejahteraan masyarakat.
"Industri dan jasa maritim itu US$1,4 triliun," kata Rokhmin yang juga merupakan Ketua Dewan Pengawas Sahabat Jokowi Nusantara.
Dalam kesempatan itu, Sahabat Jokowi Nusantara mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pembacaan deklarasi dilakukan Ketua Umum Sahabat Jokowi Nusantara, Djoko S Santoso, bersama dengan ratusan relawan yang hadir.
"Ini tumbuh dari keyakinan kami. Pak Jokowi harus terpilih lagi, karena kebijakan dan kinerjanya bagus. Ini fakta tak terbantahkan, kebijakan tepat, on the track," katanya.
Terpisah, Wakil Ketua Relawan Joko Widodo-Maruf Amin (Jokma), Dadan Tri Yudianto, berharap semakin banyak masyarakat yang menekuni wirausaha. Dia meyakini arah kebijakan ekonomi Jokowi-Amin mampu mewujudkan warga yang mandiri.
Hal ini disampaikannya saat memberikan bantuan pembangunan masjid di kawasan Cinambo, Bandung, Sabtu (9/3). Bantuan yang diberikan berupa kubah dan 100 Alquran untuk Masjid Nurul Haq.
"Ini merupakan wujud kepedulian terhadap masyarakat. Ini upaya memuliakan rumah Allah," katanya seraya menyebut dengan meningkatkan kualitas kehidupan beragama, kualitas perekonomian masyarakat pun akan semakin baik. (OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved