Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KANTOR Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tasikmalaya terus berupaya mengoptimalkan penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui e-filing untuk mencapai target mencapai 44 ribu wajib pajak (WP) baik orang pribadi maupun badan.
Dari 108.000 wajib pajak, target tersebut telah mengalami peningkatan hingga mencapai 36% dibanding tahun lalu.
Kepala KPP Pratama Tasikmalaya, Erry S Dipawinangun, mengatakan pelaporan melalui e-Filing ini akan mendorong kemandirian wajib pajak. Metode tersebut sangat praktis karena wajib pajak dimudahkan dalam dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT secara lebih cepat dan praktis.
"Dengan e-Filing bisa paperless, laporan lebih akurat dan menghindari double input. Bagi WP, e-Filing ini memberikan kemudahan terutama bagi masyarakat karena bisa melaporkan SPT secara online dimanapun dan kapanpun," katanya, Senin (4/3).
Ia menyatakan, target penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp906,83 miliar. Angka tersebut mengalami kenaikan hingga 20% dari realisasi tahun lalu.
Ery mengungkapkan, penerimaan pajak selama dua bulan baru terealisasi sekitar Rp78 miliar (9%) dari target yang ditetapkan. Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Meski di sisi lain, realisasi penerimaan pajak di Tasikmalaya belum pernah tercapai 100%.
Akan tetapi, lanjut Ery, dari tahun ke tahun penerimaan pajak terus terjadi pertumbuhan. Secara nasional penerimaan pajak tahun 2018 telah tumbuh 19%, sedangkan di KPP Pratama Tasikmalaya sendiri tumbuh 10%.
"Untuk perpajakan nasional ini memang penuh dengan tantangan dan tax rasio di Indonesia masih di angka 11%, padahal idealnya 17%. Kesadaran pajak perlu ditumbuhkan guna meningkatkan kesadaran pajak dan tidak hanya tanggung jawab kantor pajak saja, tapi butuh sinergi dari instansi pemerintah lainnya," tuturnya.
Baca juga: Laporan Harta Pejabat akan Terintegrasi SPT Pajak
Dengan pajak, pemerintah bisa meningkatkan pelayanan publik yakni pelayanan kesehatan, transportasi sampai kependudukan. Berangkat dari hal ini, tentunya bisa meningkatkan kesadaran pajak.
Menurut Ery, pihaknya sangat berharap sinergi dan komitmen masyarakat untuk berupaya meningkatkan pelayanan dari berbagai sektor. Sebaliknya, ia pun meminta agar wajib pajak untuk segera menyampaikan SPT Tahunannya sebelum 31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi dan WP badan sampai 30 April.
"Untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT di tahun 2018 berada pada angka 64%, tahun ini kami menargetkan bisa mencapai 74% dan selama ini berharap agar WP bisa mengisi SPT secara lengkap hingga jujur. Karena, selama ini sudah masuk kepada era keterbukaan informasi dan petugas pajak bisa mengetahui jika WP tidak mengisi SPT secara tidak jujur," pungkasnya. (OL-3)
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membuka Sarasehan Ekonomi Syariah baru-baru ini kembali menggugah diskursus publik:
Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M Qodari, memberikan apresiasi terhadap inovasi dan terobosan yang dilakukan sejumlah kepala daerah dalam mengelola pembangunan di wilayah masing-masing.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
PULUHAN rumah di Desa Mayangan Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang, Jawa Barat (Jabar) rusak diterjang angin kencang dan gelombang pasang.
HARGA beras premium di sejumlah pasar tradisional di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat, merangkak naik. Kenaikan beras diduga terjadi akibat pasokan menipis
FORUM Kepala Sekolah SMA Swasta Jabar menilai aturan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi soal rombongan belajar (rombel) menabrak undang-undang (UU).
Sekolah Rakyat dilaksanakan di Gedung BLK Rancamulya. Seluruh fasilitas sudah disediakan pemerintah, mulai dari fasilitas pembelajaran, tempat tinggal, makan dan perlengkapan sekolah.
GUBERNUR Jabar Dedi Mulyadi menjawab keberatan atas kebijakan yang dia ambil di antaranya memperbanyak rombongan belajar yakni 50 siswa dalam satu kelas
HASIL survei yang dilakukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) usia pertama kali remaja di wilayah Jabar yang terlibat dalam hubungan seksual kini semakin muda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved