Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KANTOR Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tasikmalaya terus berupaya mengoptimalkan penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui e-filing untuk mencapai target mencapai 44 ribu wajib pajak (WP) baik orang pribadi maupun badan.
Dari 108.000 wajib pajak, target tersebut telah mengalami peningkatan hingga mencapai 36% dibanding tahun lalu.
Kepala KPP Pratama Tasikmalaya, Erry S Dipawinangun, mengatakan pelaporan melalui e-Filing ini akan mendorong kemandirian wajib pajak. Metode tersebut sangat praktis karena wajib pajak dimudahkan dalam dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT secara lebih cepat dan praktis.
"Dengan e-Filing bisa paperless, laporan lebih akurat dan menghindari double input. Bagi WP, e-Filing ini memberikan kemudahan terutama bagi masyarakat karena bisa melaporkan SPT secara online dimanapun dan kapanpun," katanya, Senin (4/3).
Ia menyatakan, target penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp906,83 miliar. Angka tersebut mengalami kenaikan hingga 20% dari realisasi tahun lalu.
Ery mengungkapkan, penerimaan pajak selama dua bulan baru terealisasi sekitar Rp78 miliar (9%) dari target yang ditetapkan. Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Meski di sisi lain, realisasi penerimaan pajak di Tasikmalaya belum pernah tercapai 100%.
Akan tetapi, lanjut Ery, dari tahun ke tahun penerimaan pajak terus terjadi pertumbuhan. Secara nasional penerimaan pajak tahun 2018 telah tumbuh 19%, sedangkan di KPP Pratama Tasikmalaya sendiri tumbuh 10%.
"Untuk perpajakan nasional ini memang penuh dengan tantangan dan tax rasio di Indonesia masih di angka 11%, padahal idealnya 17%. Kesadaran pajak perlu ditumbuhkan guna meningkatkan kesadaran pajak dan tidak hanya tanggung jawab kantor pajak saja, tapi butuh sinergi dari instansi pemerintah lainnya," tuturnya.
Baca juga: Laporan Harta Pejabat akan Terintegrasi SPT Pajak
Dengan pajak, pemerintah bisa meningkatkan pelayanan publik yakni pelayanan kesehatan, transportasi sampai kependudukan. Berangkat dari hal ini, tentunya bisa meningkatkan kesadaran pajak.
Menurut Ery, pihaknya sangat berharap sinergi dan komitmen masyarakat untuk berupaya meningkatkan pelayanan dari berbagai sektor. Sebaliknya, ia pun meminta agar wajib pajak untuk segera menyampaikan SPT Tahunannya sebelum 31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi dan WP badan sampai 30 April.
"Untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT di tahun 2018 berada pada angka 64%, tahun ini kami menargetkan bisa mencapai 74% dan selama ini berharap agar WP bisa mengisi SPT secara lengkap hingga jujur. Karena, selama ini sudah masuk kepada era keterbukaan informasi dan petugas pajak bisa mengetahui jika WP tidak mengisi SPT secara tidak jujur," pungkasnya. (OL-3)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
DPRD juga menerima penyampaian Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.
Dengan dibentuknya Bapeneg, pemerintah dapat melakukan rekonstruksi peraturan perundang-undangan penerimaan negara meliputi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Realisasi penerimaan option PKB dan BBNKB yang sudah mencapai 21%, sejauh ini sudah cukup bagus.
Akses jalan depan Kantor Samsat ditutup karena membludaknya antrean kendaraan.
REKTOR Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwikorita, menyebut gejala korupsi di Indonesia sudah memasuki level siaga
Kepala PPATK Ivan Yudistiavandana mengungkapkan wilayah paling masih bertansaksi judi online atau judol di Indonesia. Paling tinggj Jawa Barat atau Jabar
PROGRAM kolaboratif renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) di Jawa Barat (Jabar) resmi dimulai.
BERIKUT jadwal imsakiyah dan waktu salat serta jam berbuka puasa sepanjang Ramadan 1446 H atau Maret 2025 untuk Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), dari Kementerian Agama (Kemenag).
Gas elpiji atau LPG 3kg masih sulit didapatkan masyarakat di Kota Bandung, Jawa Barat.
Untuk memastikan kebutuhan warga terdampak banjir terpenuhi, Bey memastikan Pemprov Jabar akan segera menyalurkan bantuan melalui Dinas Sosial.
Selain mereka berdua, Dedi mengatakan para pakar yang akan diundang ketika dia menjabat untuk membantu Jawa Barat termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved