Program Mudik ke Jakarta Dongkrak Ekonomi Hingga Rp21 Triliun

PROGRAM 'Mudik ke Jakarta' yang diinisiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terbukti memberikan dampak signifikan. Sepanjang periode Idul Fitri 1447 Hijriah, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga memicu lonjakan penggunaan transportasi publik di Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa sinergi antara kebijakan mobilitas dan daya tarik pariwisata telah menciptakan tren positif bagi ekonomi Jakarta.

“Program Mudik ke Jakarta tidak hanya mendorong pergerakan ekonomi, tetapi juga meningkatkan penggunaan transportasi publik secara signifikan,” kata Pramono dikutip Kamis (26/3).
 
Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat kekompakan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Baca juga : 5 Rekomendasi Kegiatan Seru Isi Libur Lebaran 2026 di Jakarta

Pramono menyebutkan, pengguna MRT mencapai 135.117 penumpang atau meningkat sekitar 59 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, LRT mencatat 9.987 penumpang atau naik sekitar 6 persen.

Di sektor pariwisata, lonjakan pengunjung juga terjadi di sejumlah destinasi unggulan. Kawasan Monas mencatat 126.790 pengunjung, Ragunan 222.991 pengunjung, dan Ancol sekitar 155.000 pengunjung selama masa libur Lebaran.

“Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi untuk menikmati Jakarta sebagai destinasi wisata sekaligus kota aktivitas,” kata  Pramono.

Baca juga : Tak Mudik? Pemprov DKI Siapkan Program Mudik ke Jakarta dengan Beragam Promo

Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor dalam program “Mudik ke Jakarta”, termasuk dukungan dari sektor transportasi dan perhotelan.

“Sampai sebelum Lebaran, nilai transaksi program ini mencapai sekitar Rp21 triliun. Kami berharap hingga 31 Maret dapat melampaui Rp25 triliun,” ujarnya.

Ia menilai sejumlah daerah juga berpartisipasi dalam program ini melalui skema promosi. Beberapa kota mencatat transaksi cukup besar, seperti Semarang sekitar Rp8 miliar dan Surabaya sekitar Rp6,2 miliar.

Pemprov DKI memastikan peningkatan mobilitas tersebut tetap diimbangi dengan pelayanan publik yang optimal. “Selama periode mudik hingga Lebaran, pelayanan publik berjalan baik dan tidak ada keluhan signifikan dari masyarakat,” ujarnya

Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tetap menerapkan kebijakan fleksibilitas kerja sesuai arahan pemerintah pusat. Skema work from office (WFO) dan work from anywhere (WFA) masih diberlakukan dalam masa transisi pascalibur Idulfitri.

“Pengaturan ini bertujuan menjaga keberlanjutan layanan publik agar tetap berjalan baik. Kami memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu meski ada fleksibilitas kerja,” tuturnya.

Gubernur Pramono lebih lanjut menegaskan, Jakarta tetap terbuka bagi siapa saja yang ingin datang dan bekerja, dengan tetap memperhatikan kesiapan masing-masing.

“Jakarta terbuka bagi siapa saja, tetapi harus diimbangi kesiapan dan kapasitas untuk bekerja. Kami ingin setiap orang yang datang dapat berkontribusi positif,” ujarnya.

(P-4)