Pramono: Dinas SDA Jangan Bikin Pembebasan Lahan Tak Perlu

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengingatkan kepada jajaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk tidak melakukan pekerjaan yang dinilai tak perlu, misalnya seperti pembebasan lahan yang dibuat-buat.

“Saya juga berpesan, jangan mengerjakan sesuatu yang tidak perlu. Apa itu? Membebaskan lahan seakan-akan dibuat embung tetapi tidak dibutuhkan untuk penanganan banjir secara keseluruhan. Nah, yang begini saya nggak mau,” ungkap Pramono di Balai Kota, hari ini.

Pramono berharap, perencanaan penanganan banjir dan rob di Jakarta bisa benar-benar terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Pramono juga menginginkan penanganan banjir di Jakarta tidak hanya bersifat jangka pendek atau tergopoh-gopoh saat genangan mulai muncul.

Baca juga : Korban Banjir di Jakarta Timur Mengaku belum ada Bantuan Pemda

Untuk itu, Pramono menegaskan agar penanganan banjir dan rob agar lebih terencana termasuk normalisasi Sungai Ciliwung, Kali Krukut, kemudian tanggul-tanggul yang harus diatasi.

Kendati demikian, jika memang pembebasan lahan memang perlu dilakukan, Pramono pun mengizinkan Dinas SDA Jakarta untuk melakukan hal tersebut. Ia memberikan contoh, normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Krukut yang penetapan lokasi (penlok)-nya sudah ditandatangani oleh Pramono.

“Saya sudah memberikan persetujuan kepada Ibu Ika (Kepala Dinas SDA), termasuk penlok dan sebagainya, segera kita lakukan. Memang pasti akan menimbulkan persoalan di lapangan, yang namanya juga mau menormalkan kembali,” kata Pramono.

Baca juga : Pemprov DKI Mulai Screening Kesehatan Pengemudi Truk Sampah di Bantargebang

Hal itu karena, kata Pramono, secara pribadi dirinya merupakan sosok yang selalu ingin menyelesaikan persoalan yang belum terselesaikan. Salah satunya normalisasi Kali Ciliwung yang belum terselesaikan.

Melalui JakTirta, Pramono meminta agar persoalan banjir dan rob di Jakarta lebih baik lagi ke depannya. Adapun JakTirta merupakan kerja sama antara Dinas SDA dengan para perusahaan yang akan menjalankan penanganan proyek banjir di Jakarta.

“Sudah nggak usah ganti-ganti namanya. Nanti ganti gubernur ganti lagi. Nama nggak penting, tetapi yang paling penting adalah bagaimana realisasi di lapangan, itu bisa kita kerjakan,” katanya menegaskan.(Ant/P-1)