Uji Coba Pembatasan Akses Medsos untuk Pelajar Mulai Januari 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penyusunan regulasi pembatasan akses media sosial bagi pelajar, setelah adanya insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara pada 7 November 2025 yang melukai puluhan siswa. 

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menegaskan langkah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan anak dari paparan konten digital berbahaya.

“Insiden itu memang menjadi momentum penting bagi kita semua untuk lebih serius melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital. Gubernur langsung merespons cepat,” ujar Chico saat dihubungi, hari ini.

Baca juga : DPRD Dukung Penuh Rencana Batasi Akses Medsos Siswa di Jakarta

Menurut Chico, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, KPAI, dan berbagai pihak terkait untuk mengkaji risiko konten berbahaya yang kini kian mudah diakses pelajar. 

Dari rapat itu, Disdik mulai merumuskan regulasi khusus yang memuat pembatasan akses terhadap konten berisiko, penguatan pengawasan sekolah, serta peningkatan literasi digital bagi siswa, guru, dan orang tua. "Proses penyusunannya sudah memasuki tahap akhir,” katanya.

Menurutnya, dukungan juga datang dari DPRD DKI Jakarta. Komisi E disebut mendorong agar kebijakan ini segera diterbitkan, terutama untuk memperkuat perlindungan kesehatan mental pelajar dan mencegah reproduksi kasus serupa di sekolah-sekolah lain.

Baca juga : Pembatasan Konten Sosmed Bagi Pelajar, DPRD Minta Jangan Terlalu Ekstrem

Chico menjelaskan, pembatasan akses ini nantinya berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan di Jakarta dan akan disertai mekanisme teknis yang lebih ketat. 

Pemprov berencana menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memperkuat sistem verifikasi usia serta filter konten berbahaya seperti kekerasan, radikalisme, dan hoaks pada platform TikTok, YouTube, dan Instagram.

“Pelaksanaannya bertahap. Mulai Januari 2026 akan ada proyek percontohan di beberapa wilayah prioritas, termasuk Jakarta Utara,” ucapnya. (Far/P-1)