DPRD Dukung Penuh Rencana Batasi Akses Medsos Siswa di Jakarta

Rencana Dinas Pendidikan (Disdik) membatasi akses media sosial bagi siswa sekolah mendapatkan respon positif dsri berbagai pihak. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan adalah, kebijakan itu merupakan upaya strategis melindungi generasi muda dari dampak negatif perkembangan teknologi digital.

Ia menilai, penerapan kebijakan pembatasan akses media sosial tidak cukup hanya di tingkat daerah. Idealnya menjadi gerakan nasional. Koordinasi melalui pemerintah pusat.

“Saya kira ini penting ya. Terutama bukan hanya di DKI. Ini harusnya dilakukan di tingkat kementerian. Negara-negara maju sudah membatasi hal itu,” ujar Aziz melalui keterangannya, hari ini. 

Baca juga : DPRD DKI Jakarta Desak Percepat Revitalisasi Pasar Pramuka

Ia menegaskan, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak tidak terpapar konten berbahaya. Bahkan berpotensi merusak moral hingga mengancam situasi keamanan.

“Jangan sampai anak-anak remaja kita bisa akses ke konten negatif. Khawatir nantinya akan disalahgunakan. Sehingga berpotensi mengganggu ketahanan dan pengamanan negara kita,” kata Aziz.

Pembatasan akases media sosial bukan hanya terkait isu ekstremisme. Tetapi mencakup berbagai konten yang dapat mengganggu perkembangan karakter para siswa sekolah.

Baca juga : Pemprov DKI Jakarta Sahkan APBD 2026 Senilai Rp81,3 Triliun

“Kita juga khawatirkan konten pornografi, konten sensitif terhadap agama, dan sebagainya. Itu penting untuk diblokir karena hanya pemerintah yang punya kewenangan,” ucap Aziz.

Kebijakan pembatasan akses media sosial bagi siswa sekolah merupakan langkah penting menjaga kualitas generasi muda dan keberlangsungan bangsa di masa depan.

“Ini kewenangannya bukan hanya di pemerintah daerah, tapi kementerian juga harus melakukannya, dan itu demi masa depan bangsa kita,” pungkas Aziz. (Far/P-1)