Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Pakar Telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, telah menduga akan dikriminalisasi dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Hal ini ia sampaikan saat menghadiri pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya.
"Kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi dan kenapa kami tahu? karena apalagi setelah saya, Rismon dan Dokter Tifa itu sudah merencanakan buku yang kedua judulnya adalah Gibran Black Paper dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA," kata Roy di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, hari ini.
Hal itu diyakini Roy semakin membuat panik kubu Jokowi. Meski demikian, Roy Suryo memastikan tidak gentar menegakkan kebenaran.
"Saya kira itu dan nanti doktor Rismon akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan dan insya Allah dengan doa dari teman-teman semua dengan memohon ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayo kita tegakkan kebenaran di negeri ini. Merdeka," ujar Roy.
Roy menegaskan ia bersama Rismon Hasiholan Sianipar dan Dokter Tifauziah Tyassuma menegakkan kebenaran bukan untuk pribadi, melainkan mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan di negeri ini. Menurutnya, sudah satu dekade Indonesia mengalami suatu rezim yang sangat jahat dan bengis.
Utamanya, kata dia, menggunakan segala cara dan daya, termasuk penggunaan ijazah palsu dalam mencalonkan diri sebagai pejabat negara. Ia ingin membongkar ini untuk menegakkan kebenaran dan mencegah Presiden Prabowo Subianto mengulangi kesalahan yang dilakukan rezim terdahulu.
"Jadi, sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini," pungkas Roy.
Roy, Rismon, dan dr. Tifa tiba di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sekitar pukul 10.15 WIB. Saat ini pemeriksaan masih berlangsung.
Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan delapan tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menjelaskan delapan orang tersangka ini dibagi ke dalam dua klaster.
Klaster pertama adalah Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Muhammad Rizal Fadillah, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis. Sedangkan, klaster kedua ialah Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dokter Tifauziah Tyassuma alias dokter Tifa.
Tersangka klaster pertama dikenakan Pasal 310, Pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27a Juncto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang ITE.
Sementara untuk klaster kedua dikenakan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 Ayat 1 Juncto Pasal 48 Ayat 1, Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat 1, Pasal 27a Junto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 Junto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang ITE. (Yon/P-1)
PSI menilai pengakuan ini merupakan bukti bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap ke publik.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
Rismon Sianipar ajukan restorative justice dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Simak pengertian, syarat, dan aturan terbaru RJ di tahun 2026
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo tidak akan dihadirkan secara langsung dalam persidangan gugatan Citizen Lawsuit (CLS).
Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, merespons langkah penyidik Polda Metro Jaya yang kembali memeriksa Jokowi
Polisi kembali memeriksa Presiden ke-7 Joko Widodo untuk melengkapi berkas perkara Roy Suryo Cs setelah petunjuk P-19 dari Kejati DKI Jakarta. Pemeriksaan berlangsung di Solo selama dua jam.
Komnas Perempuan rilis Catatan Tahunan 2025: Total kekerasan terhadap perempuan melonjak 14%, mencapai 376.529 kasus. Fenomena 'Delayed Justice' hambat keadilan bagi korban
Penerapan pasal-pasal tersebut terhadap kliennya justru melanggar hak konstitusional warga negara, terutama kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi.
DPN Mappi menyoroti masih lemahnya perlindungan hukum bagi para penilai di lapangan. Profesi penilai rentan mengalami kriminalisasi karena belum memiliki payung hukum yang kuat.
Aparat penegak hukum harus memastikan setiap proses berjalan secara objektif, proporsional, dan berbasis pada kepastian hukum, agar keadilan substantif benar-benar terwujud.
Sebagian siswa cenderung terlalu dimanja dan setiap persoalan kecil dilaporkan kepada orang tua, bahkan berujung pada kriminalisasi guru.
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved