Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menjaga dan menegakkan supremasi sipil dalam tata kelola negara perlu diapresiasi. Ia mengatakan komitmen tersebut mesti didukung semua elemen bangsa.
"Komitmen Presiden Prabowo itu melegakan dan layak diapresiasi. Sebab, komitmen dan menjunjung tinggi supremasi sipil yang dinyatakan Presiden Prabowo merupakan jaminan bahwa kekuasaan tetap berada ditangan pemimpin sipil yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang jujur, adil, dan terbuka," kata Jamiluddin melalui keterangannya, Sabtu (13/9).
Jamiluddin mengatakan melalui supremasi sipil tidak ada peralihan kepemimpinan melalui kudeta. Peralihan kepemimpinan hanya diakui melalui pemilu yang demokratis.
Ia mengatakan supremasi sipil juga menjadi prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kedudukan rakyat di atas semua kekuasaan yang dilegalkan dalam suatu negara yang menganut demokrasi.
"Jadi, supremasi sipil dapat berlangsung bila institusi sipil, terutama pemerintah yang dipilih secara demokratis memiliki kontrol penuh atas militer dan kebijakan pertahanan negara. Di sini militer hanya berfungsi sebagai alat negara yang tunduk pada otoritas sipil dan tidak memiliki otonomi mengambil keputusan politik," katanya.
Jamiluddin mengatakan supremasi sipil di negara demokrasi menempatkan militer sebagai alat negara yang bertugas menjaga kedaulatan, pertahanan, dan keamanan negara dari ancaman luar dan dalam negeri. Untuk itu, militer tunduk dan patuh pada kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan presiden melalui mekanisme ketatanegaraan.
"Jadi, supremasi sipil tidak membolehkan militer masuk ke rana sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Militer hanya berperan dalam pertahanan dan keamanan. Karena itu, komitmen Presiden Prabowo untuk menjunjung tinggi supremasi sipil seharusnya mendapat dukungan semua elemen bangsa. Sebab, komitmen Prabowo itu sama saja melanggengkan demokrasi di tanah air. Hal ini juga yang diamanatkan konstitusi dan reformasi yang didengungkan pada 1998," katanya.
Sebelumnya, eks Menteri Agama sekaligus tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa Lukman Hakim Saifuddin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana. Lukman mengatakan Prabowo berkali-kali menegaskan komitmen untuk menegakkan supremasi sipil.
"Itu salah satu poin yang kami sampaikan bahwa supremasi sipil harus ditegakkan dan Presiden berkali-kali menyatakan bahwa komitmennya untuk itu. Bahwa Presiden berkomitmen untuk menegakkan supremasi sipil," kata Lukman usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9). (Faj/P-2)
Ketahanan energi jadi prioritas nasional utama pada 2026 seiring penguatan strategi ekonomi hijau yang menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTTĀ Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kediaman pribadinya di Hambalang..
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menggelar diskusi kebangsaan.
Pelibatan militer dalam menjaga lembaga-lembaga elit negara dari aksi massa seharusnya tidak terjadi di negara demokratis seperti Indonesia.
Pernyataan Presiden Prabowo sejalan dengan semangat Reformasi yang menekankan perlunya memisahkan peran militer dari ranah politik praktis.
TNI akan terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved