Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menjaga dan menegakkan supremasi sipil dalam tata kelola negara perlu diapresiasi. Ia mengatakan komitmen tersebut mesti didukung semua elemen bangsa.
"Komitmen Presiden Prabowo itu melegakan dan layak diapresiasi. Sebab, komitmen dan menjunjung tinggi supremasi sipil yang dinyatakan Presiden Prabowo merupakan jaminan bahwa kekuasaan tetap berada ditangan pemimpin sipil yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang jujur, adil, dan terbuka," kata Jamiluddin melalui keterangannya, Sabtu (13/9).
Jamiluddin mengatakan melalui supremasi sipil tidak ada peralihan kepemimpinan melalui kudeta. Peralihan kepemimpinan hanya diakui melalui pemilu yang demokratis.
Ia mengatakan supremasi sipil juga menjadi prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kedudukan rakyat di atas semua kekuasaan yang dilegalkan dalam suatu negara yang menganut demokrasi.
"Jadi, supremasi sipil dapat berlangsung bila institusi sipil, terutama pemerintah yang dipilih secara demokratis memiliki kontrol penuh atas militer dan kebijakan pertahanan negara. Di sini militer hanya berfungsi sebagai alat negara yang tunduk pada otoritas sipil dan tidak memiliki otonomi mengambil keputusan politik," katanya.
Jamiluddin mengatakan supremasi sipil di negara demokrasi menempatkan militer sebagai alat negara yang bertugas menjaga kedaulatan, pertahanan, dan keamanan negara dari ancaman luar dan dalam negeri. Untuk itu, militer tunduk dan patuh pada kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan presiden melalui mekanisme ketatanegaraan.
"Jadi, supremasi sipil tidak membolehkan militer masuk ke rana sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Militer hanya berperan dalam pertahanan dan keamanan. Karena itu, komitmen Presiden Prabowo untuk menjunjung tinggi supremasi sipil seharusnya mendapat dukungan semua elemen bangsa. Sebab, komitmen Prabowo itu sama saja melanggengkan demokrasi di tanah air. Hal ini juga yang diamanatkan konstitusi dan reformasi yang didengungkan pada 1998," katanya.
Sebelumnya, eks Menteri Agama sekaligus tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa Lukman Hakim Saifuddin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana. Lukman mengatakan Prabowo berkali-kali menegaskan komitmen untuk menegakkan supremasi sipil.
"Itu salah satu poin yang kami sampaikan bahwa supremasi sipil harus ditegakkan dan Presiden berkali-kali menyatakan bahwa komitmennya untuk itu. Bahwa Presiden berkomitmen untuk menegakkan supremasi sipil," kata Lukman usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9). (Faj/P-2)
Wapres ke-6 RI Try Sutrisno meninggal dunia di usia 90 tahun. Mensesneg sebut almarhum teladan bangsa dalam menjaga Pancasila dan UUD 1945.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.
Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kunjungan kenegaraan ke Emirat Arab dengan agenda pertemuan dengan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ).
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Raja Yordania, Raja Abdullah II ibn Al-Hussein, di Istana Al Husseiniya, Aman, Rabu siang (25/2).
Prabowo menyaksikan penandatanganan perjanjian kerangka kerja antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan perusahaan teknologi Inggris Arm Limited.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Rancangan Perpres pelibatan TNI dalam terorisme inkonstitusional dan berisiko langgar HAM.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menggelar diskusi kebangsaan.
Pelibatan militer dalam menjaga lembaga-lembaga elit negara dari aksi massa seharusnya tidak terjadi di negara demokratis seperti Indonesia.
Pernyataan Presiden Prabowo sejalan dengan semangat Reformasi yang menekankan perlunya memisahkan peran militer dari ranah politik praktis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved