Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan rotasi total terhadap pejabat-pejabat di Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Hal ini buntut sistem pengelolaan pajak dan retribusi parkir yang masih jauh dari target pendapatan asli daerah (PAD).
Pengamat kebijakan publik Sugiyanto memberikan catatan terkait rendahnya capaian pajak parkir hingga pertengahan 2025. "Rotasi menyeluruh terhadap pejabat penting di Dishub dan Bapenda menjadi langkah awal yang wajib ditempuh,” kata Sugiyanto dalam keterangan Jumat (11/7).
Ia menyoroti lemahnya sistem pengelolaan parkir Jakarta yang terjebak dalam kebocoran, buruknya pengawasan, dan minimnya digitalisasi.
Ia mencatat, target pajak parkir tahun ini awalnya ditetapkan sebesar Rp350 miliar, namun akan diturunkan dalam revisi APBD menjadi Rp300 miliar. Hingga pertengahan tahun, realisasinya baru sekitar Rp90 miliar atau hanya 30% dari target.
"Potensi pajak parkir bisa jauh lebih besar. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 24 juta unit di Jakarta, estimasi potensi penerimaan dari sektor parkir mencapai Rp4,3 triliun per tahun," jelasnya.
“Pengawasan lemah, digitalisasi belum merata, dan tidak ada sistem terpadu antara Dishub dan Bapenda. Semua ini berkontribusi pada kebocoran pendapatan,” tegas Sugiyanto.
Lebih lanjut, ia juga mengungkap ketimpangan dalam pengoperasian parkir on-street. Dari total 441 ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi parkir resmi, hanya 244 yang saat ini benar-benar beroperasi. Setoran retribusi parkir on-street pun sangat kecil, hanya sekitar Rp3 miliar dari target Rp20 miliar.
“Parkir bukan hanya soal ruang, tapi tentang tata kelola kota yang modern dan efisien. Saatnya Jakarta serius mengelola sektor ini sebagai sumber PAD strategis,” pungkasnya.
Ia pun menekankan, rotasi pejabat bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari upaya reformasi birokrasi agar tidak lagi terjebak pada pola lama yang stagnan. (Far/P-2)
Keberlanjutan bank sampah tak bisa hanya mengandalkan niat baik warga tanpa dukungan sistem yang memadai.
CFD telah digelar bertahun-tahun, masyarakat dan pengguna jalan juga sudah dan terbiasa dengan itu.
Lalu lintas dari Dukuh Atas (barat) yang akan menuju Proklamasi (timur) hanya dapat menggunakan Jalan Tambak sisi selatan melalui underpass.
Kerja sama ini mencakup pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, seperti transportasi publik, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
Kepala Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, Murni Luciana Naibaho mengungkapkan, ratusan tokoh masyarakat dari tiga kelurahan yang dikukuhkan sebagai agen perubahan.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Tim Buser Presisi kemudian melakukan pemantauan dan berhasil menangkap pelaku saat sedang mengendarai sepeda motor.
Pihaknya turut mengundang, para pakar tata kota, pakar transportasi kota, koalisi masyarakat sipil Jakarta, para operator parkir, dan organisasi masyarakat (Ormas).
Tren penurunan dari pendapatan sektor parkir ini disebabkan ada 50% lebih ruas jalan yang sebelumnya diperbolehkan untuk parkir namun saat ini dilarang.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved