Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sekaligus Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, William Aditya Sarana, angkat suara mengenai 100 hari kinerja Gubernur-Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.
Ia menilai terdapat program-program yang menyisakan beberapa catatan, sehingga harus dikritisi untuk diperbaiki lagi pelaksanaannya di kemudian hari.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada program-program yang harus dikritisi karena belum berjalan secara optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (30/5).
Ia mencontohkan program pameran pekerjaan atau job fair yang masih belum diketahui banyak orang maupun dirasakan manfaatnya jika mengacu kepada survei Indikator bertajuk 'Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa' yang terbit belum lama ini.
Ia mendorong, Pemprov DKI harus mengevaluasi pelaksanaan program tersebut, sehingga penyelenggaraannya bisa lebih optimal lagi nantinya.
“Ternyata masih ada sekitar 47 persen warga Jakarta yang belum mengetahui keberadaannya. Kemudian, ada banyak orang yang kurang percaya kalau programnya bisa menurunkan angka penggangguran di Jakarta,” katanya.
“Hal-hal seperti ini harus menjadi evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta. Seharusnya program job fair ini berdampak kepada masyarakat yang sedang mencari pekerjaan di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini, yaitu ketika pemecatan terjadi di mana-mana dan daya beli masyarakat sedang menurun,” sambungnya.
Lebih lanjut, William juga mendorong Pramono untuk terus berdialog dengan pemangku-pemangku kepentingan, terutama warga Jakarta dalam rangka mencari cara memperkuat program-programnya.
“Dalam hal ini, Mas Pram mungkin perlu berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari tahu apa-apa saja aspek dari programnya yang masih perlu ditingkatkan lagi jika dilihat dari sudut pandang pihak-pihak bersangkutan,” pungkas William. (Far/M-3)
Gubernur DKI Pramono Anung prediksi 10-12 ribu pendatang baru masuk Jakarta pasca-Lebaran 2026. Pastikan tak ada operasi yustisia, namun pendatang wajib punya keahlian.
Permukiman liar di bantaran rel Senen kembali disorot. Pemerintah pusat dan DKI Jakarta menyiapkan relokasi guna mengatasi masalah hunian tak layak.
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Ia mengakui, persoalan sampah sempat terjadi menjelang Lebaran, dipicu gangguan di zona pengolahan di TPST Bantargebang.
Program "Mudik ke Jakarta" sukses mendongkrak ekonomi hingga Rp21 triliun. Simak data lonjakan penumpang MRT, LRT, dan jumlah wisatawan di Monas hingga Ragunan
Pemprov DKI siap menerapkan WFH satu hari per pekan untuk hemat BBM, namun masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Kebijakan direncanakan berlaku usai Lebaran.
Wakil Gubernur DKI Rano Karno apresiasi tradisi "Andilan Kebo" yang masih eksis. Simak sejarah dan filosofi gotong royong warga Betawi dalam patungan daging Lebaran di sini.
Fleksibilitas waktu tetap dijaga sesuai dengan dinamika hasil isbat.
Baru pulang umrah, Wagub Jakarta Rano Karno ceritakan kondisi Mekah yang aman namun 38 ribu jemaah RI tertahan akibat kendala penerbangan transit di Timur Tengah.
Wagub DKI Rano Karno meminta warga memaklumi maraknya jukir liar di Tanah Abang saat awal Ramadan. Polisi sebelumnya menangkap 8 pelaku pungli parkir hingga Rp100 ribu.
Pemprov DKI Jakarta menegaskan tidak akan menoleransi aksi sweeping restoran selama Ramadan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno optimistis praktik parkir liar di kawasan Tanah Abang yang sempat mematok tarif hingga Rp100.000 akan segera tertib dalam waktu dekat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved