Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur Jakarta Rano Karno menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tidak akan menoleransi praktik juru parkir (jukir) liar. Ia meyakini, parkir liar tidak beroperasi setiap hari.
"Kita enggak memberikan toleransi, tapi minta maaf mungkin saya memberikan sedikit pemahaman, enggak setiap hari mereka [juru parkir liar] lakukan begitu," ujarnya kepada awak media dikutip Sabtu (5/4).
Ia mencontohkan, juru parkir liar tampak beroperasi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rano meyakini juru parkir liar itu baru kembali beroperasi di Tanah Abang setelah dua tahun tidak beroperasi di tempat tersebut.
Politikus PDIP itu kembali menegaskan pihaknya tidak menoleransi keberadaan juru parkir liar. Akan tetapi, ia meminta masyarakat memahami kondisi juru parkir liar.
"Ya, mungkin ada jukir liar ya. Itu kita benahi. Tapi artinya kita tidak toleransi semua kegiatan itu. Cuma, ya kita coba memahamilah situasi yang ada," tutur Rano.
Ia menambahkan, Pemprov Jakarta telah memantau keberadaan juru parkir liar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, yang beroperasi saat periode libur Lebaran 2025. Juru parkir liar beroperasi ketika Monas ramai dikunjungi wisatawan selama periode liburan ini. (Far/M-3)
Transformasi digital ini merupakan komitmen nyata pemerintah dalam menjamin kedaulatan air di Ibu Kota
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Lagipula, wacana pembangunan ulang JPO Sarinah sudah berkembang sebelum Pramono menjabat Gubernur per awal tahun 2025 lal
Menurut dia, monorail dipilih karena tidak menimbulkan emisi dan minim gangguan terhadap habitat hewan.
Selain DBD, Rano juga menyoroti masih tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Jakarta. DKI Jakarta masih berada di peringkat delapan nasional untuk kasus TBC.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai munculnya ketidakpuasan terkait besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2026 adalah hal yang wajar.
Pemprov DKI belum masif dalam mengenalkan Budaya Betawi kepada wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.
Pemprov DKI Jakarta telah memetakan 30 kawasan yang akan dikembangkan sebagai Transit Oriented Development (TOD).
Pemerintah Provinsi Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 yang memberikan layanan angkutan massal gratis kepada 15 golongan masyarakat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan menormalkan kembali tarif di Gerbang Tol (GT) Fatmawati 2 menyusul rampungnya proyek galian SPALD-T.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menanggapi temuan mengejutkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) soal jejak mikroplastik dalam air hujan ibu kota.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan perekrutan penyedia jasa layanan perorangan (PJLP) pada tahun depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved