Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMPROV DKI Jakarta kembali mengkaji terkait wacana pembangunan pulau sampah di laut Jakarta. Adapun wacana tersebut sempat diungkap oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada tahun lalu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku, saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Banten, ia telah mempelajari bagaimana mekanisme pulau sampah berdampak positif, contohnya yang sudah ada di Singapura
"Ada wacana itu (dilanjutkan) tadi baru dipaparkan, sedang dibuka lagi, apa namanya wacana itu," ujarnya kepada awak media usai meninjau RDF Plant Rorotan Cilincing Jakarta Utara, Selasa (25/2).
"Jangan salah, Singaoura itu mempunyai salah satu keberhasilannya adalah membangun pulau sampah dan itu mereka bangun dri tahun 1999, itu cukup saya pelajari waktu saya jdi gubernur banten," sambung Rano.
Rano mengatakan, sebelumnya Banten juga masuk dalam rencana proyek strategis nasional untuk menanggulangi persoalan sampah, oleh karenanya saat dirinya menjabat akan melanjutkan kajian mengenai pulau sampah itu.
"Karena Banten juga masuk dalam strategis nasional untuk persampahan ini, jadi semua potensi, semua harus kita coba, kalo enggak, gak kelar-kelar kita masalah sampai kita ini," kata Bang Doel. (H-3)
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana membangun pulau di laut Jakarta yang berasal dari sampah.
WAKIL Ketua Komisi D DPRD, Nova Paloh menilai ide Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono terkait pembangunan pulau pengolahan sampah di laut utara Jakarta sangat terburu-buru.
WACANA pembangunan 'pulau sampah' di atas laut Jakarta dipertanyakan banyak pihak. Tak sedikit juga yang meragukan manfaat dari pembangunan tersebut.
Dinas LH telah mengalokasikan anggaran untuk mengkaji regulasi reklamasi pesisir Jakarta dalam APBD 2025.
Pulau sampah yang sebelumnya menggunung di sebuah behas tambak di kampung itu sudah tidak terlihat lagi dan hanya menyisakan beberapa sisa sampah berserakan .
Realokasi anggaran tidak akan melalui mekanisme APBD-P, tapi hanya akan dilakukan melalui re-focusing.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jakarta, Jupiter, menekankan agar pemprov DKI Jakarta siapkan solusi dalam menghadapi aturan baru distribusi LPG 3 Kg.
Namun ia menyayangkan, dengan HET relatif rendah tersebut justru dimanfaatkan oleh daerah penyangga.
Namun, setelah dilakukan sinkronisasi dengan regulasi yang berlaku, tunjangan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
WAKIL Gubernur Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov Jakarta tidak akan menoleransi praktik juru parkir (jukir) liar. Ia meyakini, parkir liar tidak beroperasi setiap hari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved