Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WACANA pembangunan 'pulau sampah' di atas laut Jakarta dipertanyakan banyak pihak. Tak sedikit juga yang meragukan manfaat dari pembangunan tersebut.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan idenya terkait pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) atau 'pulau sampah' bukan untuk Kota Jakarta melainkan seluruh wilayah penyangga seperti Bekasi, Tangerang dan lainnya.
"Jadi, sekali lagi, nanti pulau itu nanti terbentuk jadi pulau itu pembuangan sampah akhir, pemikiran saya bukan untuk DKI Jakarta, bisa untuk sekitar pesisir," ujarnya di Jakarta, Jumat (17/5).
Baca juga : Heru Budi Usul Bangun Pulau Baru untuk Kelola Sampah Jakarta
Ia menjelaskan, proyek tersebut mencontoh negara yang sudah menerapkan TPA di pulau khusus tengah laut, seperti negara Singapura, Korea Selatan dan Maladewa. Ia mengaku, jika nantinya program ini bisa berjalan, persoalan sampah akan bisa teratasi hingga 100 tahun kedepan.
"Kita tinggal contoh itu. inikan untuk keberlangsungan 50 tahun 100 tahun Jakarta, sekarang sampah saja sudah naik terus kan 7800 ton semakin naik, penduduk juga semakin naik," jelasnya.
Sebelumnya, pengkampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Muhammad Aminullah mengatakan rencana pembuatan pulau harus dipertanyakan peruntukannya. Jika akan dibuat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) justru berencana menghentikan pembangunan TPA.
Baca juga : Heru Budi Diminta Maksimalkan Pengolahan Sampah RDF, bukan Munculkan Ide Pulau Pengolahan Sampah
Hal yang perlu menjadi fokus pemprov DKI, kata Anca, ialah mengatasi produksi dan pengurangan sampah dari sumber, seperti pemilahan jenis sampah yang beragam.
"Mau dibuat TPA? KLHK saja berencana menghentikan pembuatan TPA baru, Jakarta malah mau buat. logika pembuatan pulau ini sama dengan program incinerator dan rdf plant, menghilangkan sampah secepat-cepatnya tapi tidak mengatasi produksi dan pengurangan sampah dari sumber. masalahnya kan jumlah sampah jakarta banyak, sudah banyak tidak terpilah dan sulit dikelola," jelasnya.
"Seharusnya itu dulu fokusnya, mengurangi sampah dari sumber dan pemilahannya," pungkasnya.
(Z-9)
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pelantikan tersebut dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta.
Mendagri Tito Karnavian melantik Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta
Presiden Jokowi telah memberhentikan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta dan digantikan Teguh Setyabudi.
Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10) mendatang akan dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi terkait masa jabatannya yang akan habis pada Kamis, 17 Oktober 2024 besok.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Sebagian besar JPO di ibu kota saat ini sudah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) yang dikelola Dinas Bina Marga serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung segera membuka rekrutmen Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Keselamatan.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan Jakarta dan Amerika sepakat menjalin kerja sama di tiga sektor. Masing-masing yakni sektor pangan, transportasi dan pendidikan
KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta proses rekrutmen Pegawai Penunjang Layanan Publik (PJLP) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dilakukan tanpa pungli
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved