Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana membangun pulau di laut Jakarta yang berasal dari sampah. Rencana jangka panjang itu salah satunya untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. Adapun pulau sampah ini diinisiasi dari pengerukan sedimentasi lumpur oleh Pemprov DKI yang terus menumpuk pada 13 sungai di Jakarta.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta menilai pembuatan pulau dari sampah dan sedimen lumpur sama sekali tidak menjawab persoalan kekurangan RTH di Jakarta.
"Mau di buat RTH, RTH seharusnya dekat dengan masyarakat, mau mengelola sampah, sampai kapan akan bangun pulau? setiap hari sampah Jakarta tetap tinggi," jelas Pengkampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah saat dihubungi, Seni (13/5).
Baca juga : HPSN 2024, Refleksi Kota Bandung Menuju Zero Waste City
Menurut Anca, sapaan karibnya, rencana pembuatan pulau harus dipertanyakan peruntukannya. Jika akan dibuat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) justru berencana menghentikan pembangunan TPA.
Hal yang perlu menjadi fokus pemprov DKI, kata Anca, ialah mengatasi produksi dan pengurangan sampah dari sumber, seperti pemilahan jenis sampah yang beragam.
"Mau dibuat TPA? KLHK saja berencana menghentikan pembuatan TPA baru, Jakarta malah mau buat. logika pembuatan pulau ini sama dengan program incinerator dan rdf plant, menghilangkan sampah secepat-cepatnya tapi tidak mengatasi produksi dan pengurangan sampah dari sumber. masalahnya kan jumlah sampah jakarta banyak, sudah banyak tidak terpilah dan sulit dikelola," jelasnya.
Baca juga : Musim Durian! Sampahnya di Bangka Capai 8 Ton Perhari
"Seharusnya itu dulu fokusnya, mengurangi sampah dari sumber dan pemilahannya," imbuh Anca.
Lebih lanjut, ia mencotohkan misalnya sampah organik, jika dari sumber bisa berkurang, beban sampah jakarta sudah bisa ditekan 50%. bentuknya bisa pembuatan kompos atau maggot di tingkat RW atau kelurahan.
"Kemudian pemilahan, kita banyak bank sampah, tapi karena sampah tidak terpilah jadi sulit dikelola. sampah PET, kertas, dan lain-lain yang bisa dikelola misalnya, bisa tercampur dengan popok, sampah organik dan sebagainya yang akhirnya susah dikelola," pungkasnya. (Z-10)
Dinas LH telah mengalokasikan anggaran untuk mengkaji regulasi reklamasi pesisir Jakarta dalam APBD 2025.
PEMPROV DKI Jakarta kembali mengkaji terkait wacana pembangunan pulau sampah di laut Jakarta. Adapun wacana tersebut sempat diungkap oleh Heru Budi Hartono.
WACANA pembangunan 'pulau sampah' di atas laut Jakarta dipertanyakan banyak pihak. Tak sedikit juga yang meragukan manfaat dari pembangunan tersebut.
WAKIL Ketua Komisi D DPRD, Nova Paloh menilai ide Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono terkait pembangunan pulau pengolahan sampah di laut utara Jakarta sangat terburu-buru.
KLH melakukan hitung cepat atau dalam hitungan kasarnya terkait proporsi dari produsen dalam turut serta membantu penganan persampahahan berdasarkan jumlah produk yang didistribusikan.
Autothermix, solusi pengolahan sampah tanpa TPA, efisien dan ramah lingkungan, cocok untuk kawasan permukiman dan perkotaan.
Sampah plastik multilayer diolah menjadi serpihan (flakes) yang dapat dimanfaatkan oleh industri daur ulang.
Dengan banyaknya sampah di dunia maya maupun di dunia nyata Media Indonesia berkolaborasi dengan Trash Ranger Indonesia
Salah satu aksi atasi sampah dilakukan sekelompok anak muda yang tergabung dalam Trash Ranger Indonesia.
PT Pertamina International Shipping menjaga ekosistem laut di Kepulauan Seribu dengan melakukan aksi transplantasi terumbu karang dan pembersihan sampah di area tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved