Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DPRD DKI Jakarta mendorong perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Polda Metro Jaya menyiapkan beberapa upaya antisipasi tawur pelajar di Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Zahrina Nurbaiti mengatakan, penting bagi Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan DKI untuk menyiapkan upaya preventif mencegah tawuran. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang lebih aman dan harmonis di kalangan pelajar.
Harapannya, seluruh siswa dapat saling menghormati dan menjaga sikap baik terhadap guru dan sesama pelajar. Baik dari sekolah yang sama maupun dari sekolah berbeda.
“Memberikan penyuluhan atau melakukan tindakan preventif bekerja sama dengan psikolog juga meyakinkan anak-anak ini generasi masa depan,” ujar dia melalui keterangannya, Sabtu (22/3).
Menurut Zahrina, Polda Metro Jaya dapat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk menggelar diskusi tentang dampak tawuran serta langkah-langkah pencegahan yang bisa diambil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan menumbuhkan karakter yang kuat, akan membantu para siswa dalam mengembangkan sikap bertanggung jawab. Utamanya lewat pendidikan nilai dan bimbingan moral.
Sehingga, siswa sekolah mampu menghindari tawur dan tindakan kekerasan lainnya. “Berikan pelatihan seperti menghindari kejadian,” ujar dia.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Mohamad Ongen Sangaji menilai, maraknya tawur antarpelajar sudah menjadi ancaman bagi keamanan negara. Termasuk sebagai ancaman bagi masa depan siswa sekolah. “Tawuran di Jakarta sudah merupakan ancaman bagi kita,” kata dia.
Sementara itu, Kasubdit Waster Pamobvit Polda Metro Jaya AKB Muhammad Nasir mengatakan Polda Metro Jaya rutin melakukan dialog bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
Adapun dialog tersebut terkait pencegahan tawur yang kerap melibatkan remaja siswa sekolah. Dialog tersebut dilakukan di sekolah-sekolah yang berada di Jakarta dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).
“Pada prinsipnya memberikan masukan di sekolah dari tingkat SD sampai SMA dari kepolisian sampai sekarang masih ada,” kata dia. (Far/P-2)
TPUA meminta agar forum gelar perkara turut melibatkan Komnas HAM, DPR RI, Roy Suryo, dan pelapor utama Rismon Hasiholan Sianipar.
Roy mengaku tidak mangkir dari panggilan tersebut. Karena, ia tidak menerima surat panggilan dari penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Polda Metro Jaya menyelidiki kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sudah 49 saksi diperiksa
Mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi guna meningkatkan kinerja dan regenerasi di tubuh Polri.
DIREKTORAT Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus illegal access dan pemalsuan dokumen elektronik dengan modus SMS blasting yang dikendalikan warga negara Malaysia
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Perlu adanya gerakan masif terkait bahaya merokok di ruang publik. DPRD akan mendorong kampanye bersama lintas sektor.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved