Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PEMERINTAH Provinsi Jakarta melalui Dinas Pendidikan hingga kini masih mengkaji perihal program sekolah gratis untuk swasta pada 2025.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Purwosusilo membeberkan kriteria yang akan digunakan untuk menyaring sekolah swasta yang termasuk dalam program ini.
"Kriteria adalah tentunya bersedia bekerjasama dengan program sekolah gratis. Nah sekolah swastanya itu 3 tahun terakhir berturut-turut menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kalau sekolah yang sudah mahal-mahal itu kan gak nerima BOS," jelasnya saat dihubungi, Selasa (5/11).
Selain itu harus sekolah dasar maupun menengah yang ikut dalam program harus sekolah yang lengkap dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
"Kalau SD harus sampai kelas 6, kalau SMP berarti 7, 8, 9 ada, SMA kelas 10, 11, 12 ada," jelasnya.
Lebih lanjut, Purwosusilo mengatakan pihaknya juga tengah menentukan kluster sekolah yang bisa mendapatkan program sekolah gratis. Akan ada pemetaan klasifikasi atau kluster sekolah dari satu sampai lima.
"Konsep sekolah gratis itu kita bagi menjadi klaster 1-5. Klaster 4 dan 5 itu sekolah yang high class, yang tidak kita masukan dalam list sekolah swasta gratis," jelasnya.
Kendati demikian, pihaknya menegaskan rancangan itu masih dalam proses kajian. Karena, sambung Purwosusilo, skema pembayaran dan penyaluran bantuan masih belum diketahui.
"Kajiannya itu untuk apa? pertama, berapa sih besarannya, terus skema penyalurannya pakai apa sih? Pakai hibah kah?. Terus ketiga bagaimana pelaksanaanya, termasuk sekolah sasarannya mana aja," jelasnya.
"Monitoring dan pertanggungjawabannya seperti apa. Nah kalau sudah selesai terkait kajian maka dituangkan di dalam regulasi, regulasinya apa? Peraturan Daerah, jika itu selesai baru akan dibuat turunannya," pungkasnya.
Sebelumnya, DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat untuk memastikan setiap alokasi anggaran sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, serta menjawab kebutuhan masyarakat.
Salah satu yang disepakati yakni sejumlah program prioritas diantaranya dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Kita telah menetapkan prioritas yang jelas, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, yang menjadi dasar bagi pengembangan daerah,” ujar Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (1/11).
Kesepakatan itu termuat dalam penandatanganan Mou antara kedua belah pihak terkait besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp91,1 triliun.
Khoirudin menegaskan salah satu yang targetkan yakni program sekolah gratis dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan terealisasi pada Juli 2025.
“Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri swasta,” tutur Khoirudin.
(Z-9)
Daya tampung SMP negeri di Kabupaten Bandung Barat hanya sekitar 17.000 kursi, sedangkan jumlah lulusan SD tahun ini mencapai lebih dari 30.000 siswa.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan sekolah gratis untuk pendidikan dasar negeri dan swasta hingga saat ini belum dilakukan secara merata di Indonesia.
KOORDINATOR Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menanggapi pernyataan Hakim MK soal sekolah gratis.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Kadini, menjelaskan sekolah gratis untuk sekolah swasta belum diterapkan tahun ini di Kota Cirebon.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan program sekolah swasta gratis. Akan ada 40 sekolah swasta yang akan digratiskan sebagai langkah uji coba pada tahun ajaran baru.
PEMERINTAH Kota Sorong resmi menyosialisasikan Peraturan Wali Kota Sorong Nomor 6 Tahun 2025 tentang Program Sekolah Gratis dan SK Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
Total akan ada 14 lokasi yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung. Namun, hingga saat ini baru ada empat lokasi yang ditetapkan.
Secara aturan olahraga padel termasuk kategori olahraga permainan yang dikenakan pajak.
Bentrokan terjadi antara satpol pp dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 2 Juli 2025. Bentrokan dipicu adanya penertiban yang menyasar pedagang.
Polemik seputar pajak hiburan untuk olahraga padel mengemuka. Masyarakat masih mempertanyakan pihak mana yang akan menanggung beban pajak tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved