Juli 2025 Realisasi Sekolah Swasta Gratis, Disdik Jakarta Masih Kaji Skema Pendanaan

PEMERINTAH Provinsi Jakarta melalui Dinas Pendidikan hingga kini masih mengkaji perihal program sekolah gratis untuk swasta pada 2025.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Purwosusilo membeberkan kriteria yang akan digunakan untuk menyaring sekolah swasta yang termasuk dalam program ini.

"Kriteria adalah tentunya bersedia bekerjasama dengan program sekolah gratis. Nah sekolah swastanya itu 3 tahun terakhir berturut-turut menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kalau sekolah yang sudah mahal-mahal itu kan gak nerima BOS," jelasnya saat dihubungi, Selasa (5/11).

Selain itu harus sekolah dasar maupun menengah yang ikut dalam program harus sekolah yang lengkap dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.

"Kalau SD harus sampai kelas 6, kalau SMP berarti 7, 8, 9 ada, SMA kelas 10, 11, 12 ada," jelasnya.

Lebih lanjut, Purwosusilo mengatakan pihaknya juga tengah menentukan kluster sekolah yang bisa mendapatkan program sekolah gratis. Akan ada pemetaan klasifikasi atau kluster sekolah dari satu sampai lima.

"Konsep sekolah gratis itu kita bagi menjadi klaster 1-5. Klaster 4 dan 5 itu sekolah yang high class, yang tidak kita masukan dalam list sekolah swasta gratis," jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya menegaskan rancangan itu masih dalam proses kajian. Karena, sambung Purwosusilo, skema pembayaran dan penyaluran bantuan masih belum diketahui.

"Kajiannya itu untuk apa? pertama, berapa sih besarannya, terus skema penyalurannya pakai apa sih? Pakai hibah kah?. Terus ketiga bagaimana pelaksanaanya, termasuk sekolah sasarannya mana aja," jelasnya.

"Monitoring dan pertanggungjawabannya seperti apa. Nah kalau sudah selesai terkait kajian maka dituangkan di dalam regulasi, regulasinya apa? Peraturan Daerah, jika itu selesai baru akan dibuat turunannya," pungkasnya.

Sebelumnya, DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat untuk memastikan setiap alokasi anggaran sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Salah satu yang disepakati yakni sejumlah program prioritas diantaranya dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Kita telah menetapkan prioritas yang jelas, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, yang menjadi dasar bagi pengembangan daerah,” ujar Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (1/11).

Kesepakatan itu termuat dalam penandatanganan Mou antara kedua belah pihak terkait besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp91,1 triliun.

Khoirudin menegaskan salah satu yang targetkan yakni program sekolah gratis dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan terealisasi pada Juli 2025.

“Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri swasta,” tutur Khoirudin.
(Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia