Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai program sekolah gratis di sekolah negeri maupun swasta akan bisa menyelesaikan masalah pada penerimaan peserta didik baru (PPDB), yakni anak putus sekolah hingga ijazah tertahan.
Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/9), selama ini banyak keluhan dan laporan warga mengenai Ijazah kelulusan milik siswa dari sekolah swasta yang ditahan pihak sekolah akibat belum melunasi tunggakan pembayaran pendidikan di sekolah.
Di sisi lain, melalui program sekolah gratis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hadir berperan memberikan akses pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar bagi warga untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
Baca juga : Antisipasi Kebocoran PAD, DPRD DKI Minta Evaluasi Sistem Penerimaan Pajak
Selain itu, program pendidikan gratis merupakan bentuk nyata keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan selama 12 tahun sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan. "Karena dengan pendidikan bisa mengangkat derajat seseorang menjadi lebih baik," ujar Jhonny.
Dia yang kembali dipercaya warga Jakarta untuk menjadi wakil rakyat di kursi parlemen periode 2024-2029 itu berkomitmen untuk fokus memperjuangkan realisasi sekolah gratis di Jakarta baik di sekolah negeri maupun swasta pada Juli 2025.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta menyatakan bakal menggandeng sebanyak 2.900 sekolah swasta mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk bekerja sama dalam program sekolah swasta gratis.
Baca juga : DPRD DKI: Sekolah Gratis Jawab Keresahan Warga
Terkait anggaran, Disdik DKI Jakarta masih mendalaminya. Disdik akan mengutamakan anak-anak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk bisa mengikuti program sekolah gratis.
Pembahasan tentang program sekolah gratis di Jakarta dilakukan oleh anggota Dewan di Komisi E DPRD periode 2024-2029 dan diharapkan dapat terealisasi secara bertahap.
Dalam hal ini, Komisi E DPRD DKI merekomendasikan sejumlah hal antara lain agar pihak eksekutif mendorong percepatan implementasi kebijakan sekolah swasta gratis untuk dianggarkan tahun anggaran 2025.
Lalu, mendorong Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta agar segera membahas revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan sebagai dasar hukum pelaksanaan sekolah swasta gratis di 2025.
Rekomendasi lainnya, yaitu mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar mengalokasikan dan membuat nomor rekening baru Bantuan Operasional Sekolah Gratis. Selain itu, Dinas Pendidikan DKI diminta bersama instansi terkait agar membuat linimasa dan mekanisme pelaksanaan sekolah gratis.
Terakhir, eksekutif direkomendasikan agar mempersiapkan penyusunan perubahan keputusan gubernur terkait penetapan alokasi dana BOP dan agar eksekutif menyesuaikan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan implementasi kebijakan sekolah swasta gratis. (Ant/J-2)
Tercatat hanya ada 10 kota destinasi yang meliputi, Solo, Cilacap, Lampung, Sragen, Kebumen, Yogyakarta, Kediri, Semarang, Malang, dan Tasik.
Jika ASN DKI Jakarta kedapatan tidak netral, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Suswono akan lanjutkan program-program gubernur sebelumnya karena memang sudah dirasakan oleh masyarakat. Tak hanya dilanjutkan, Suswono juga tegaskan akan ditingkatkan.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan enam tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk dalam kriteria sangat rawan.
Pemprov DKI Jakarta bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta akan melakukan rekayasa cuaca pada saat penyelenggaraan Pilkada 2024.
Diketahui, masa jabatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut akan berakhir pada Minggu (16/10) besok.
Melalui platform politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia juga terus menyuarakan pentingnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang inklusif, edukatif, dan merata.
Generasi muda diminta dapat lebih kritis mengawal jalannya Pilkada Jakarta 2024. Mengingat peran mereka sangat penting untuk membangun arah Jakarta yang lebih baik.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved