Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyayangkan penggunaan gawai milik Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta untuk judi online. Ia mengatakan, judi online merupakan ranah pribadi dan susah untuk diawasi.
"Judi online itu adalah sangat pribadi. Kita nggak bisa apalagi judol itu di handphone pribadinya, kan tidak bisa diawasi," ujarnya kepada awak media, Rabu (2/10).
Terkait kasus ASN Satpol PP yang bermain judi online, pihaknya sudah melakukan serangkaian pembinaan, pertama yakni para pelaku diberikan pembekalan psikolog.
Baca juga : Pj Gubernur akan Bina Anggota Satpol PP yang Terlibat Judi Daring
"Selain itu ada kegiatan pembinaan sebagai PNS atau ASN. Pembinaan mental spiritual," jelasnya.
Selain itu, Heru juga menegaskan pihaknya telah mengundang para suami atau istri agar diberikan pembinaan.
"Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi mereka dan saya imbau untuk tidak menggunakan HP atau alat lainnya untuk bermain judol," jelasnya.
Ia pun menegaskan, jika para ASN ini ketahuan masih bermain, akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang ada.
"Yang pertama dia surah pernyataan. Yang kedua kami lihat datanya. Kalau dia sengaja berkali-kali ya tentunya dilakukan tindakan disiplin sesuai dengan aturan," pungkasnya. (Z-9)
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
APARAT Satreskrim Polresta Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil membongkar praktik jual beli data pribadi yang digunakan untuk transaksi judi online.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved