Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk memperkuat program pompanisasi sebagai solusi cepat mengatasi kekeringan panjang yang saat ini dijalankan Kementerian Pertanian.
Menurut Tito, program tersebut merupakan upaya pemerintah dan juga arahan langsung Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam meningkatkan produksi dalam negeri disaat dunia dilanda Kekeringan akibat gelombang panas.
"Pompanisasi ini perlu perhatian dari kepala daerah karena tanpa ada political will atau keinginan kuat bersama, kita khawatir nanti programnya tidak berjalan maksimal. Teman-teman kepala dinas nanti di delegasikan lagi agar pompa ini berjalan karena Pak Menteri susah payah dalam mendapatkan anggaran maupun pengadaan pompa-pompa tersebut," ujar Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi Senin, (15/7).
Baca juga : Mendagri Nilai Pelantikan Bertahap Kepala Daerah Ideal Mulai 1 Januari 2025
Tito mengatakan masalah pangan terutama beras adalah masalah yang sangat vital karena berkaitan erat dengan stabilitas politik dan keamanan. Karena itu, mau tidak mau peningkatan produksi harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
"Kalau menyangkut masalah pangan maka akan berkolerasi dengan kemanan dan angka inflasi, juga stabilitas politik dan keamanan maka selalu pemerintahan menjaga beras. Karena itu untuk meningkatkan produksi diantaranya yang paling urgen sekali saat ini untuk menjaga agar sawah-sawah kecukupan air menjelang kekeringan ini yang sudah mulai yaitu pompanisasi," katanya.
Mengenai hal ini, Tito berharap para kepala daerah segera melakukan pengecekan langsung terkait pompa yang sudah diberikan Kementan apakah sudah berjalan dalam memenuhi kebutuhan air sawah. Dia ingin, pompa yang sudah ada ini memiliki manfaat besar bagi kepentingan produksi nasional.
Baca juga : Mendagri Ultimatum Daerah yang Lamban Memproses NPHD
"Tolong nanti segera di follow up dan mengecek langsung agar pompa yang diberikan ini betul-betul dimanfaatkan, dikerjakan dan digunakan. Bila perlu cek langsung di lapangan di mana dipasangnya sudah jalan apa nggak," ucap dia.
Di kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pompanisasi adalah fokus kerja yang terus dijalankan oleh Kementan. Program ini, sambung dia, dikatakan sebagai solusi cepat mengatasi masalah pangan, Amran menuturkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sebanyak 50 ribu unit pompa yang akan dipasang di seluruh sentra.
"Kami memiliki solusi cepat pompanisasi yang jadi nafas kita 3 bulan ke depan. Pompanisasi ini ada 50 ribu yang harus kita bagikan ke seluruh Indonesia dan itu ujung tombaknya para kepala daerah di seluruh Indonesia. Kalau 75 ribu terpasang, musim kering berikutnya Insyaallah bisa kita atasi," ungkap dia.
Pemerintah, lanjut Amran, saat ini telah menargetkan 500 ribu hektare lahan di pulau Jawa yang akan diairi oleh program pompanisasi. Jika dihitung secara rinci, 500 ribu hektare tersebut mampu menghasilkan 2,5 juta ton gabah dengan rata-rata produksi 5 ton perhektare.
"500 ribu ini kalau produksi 5 ton artinya kita bisa dapat 2,5 juta ton. Artinya kita bisa memenuhi produksi ke depan. Karena itu pompanisasi harus kita atasi ke depan," pungkas Amran. (Fal)
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Waktu pelantikan tak perlu terus diundur, sementara kepala daerah terpilih sudah siap untuk dikukuhkan.
Untuk yang dari ASN, TNI, Polri sebelum tanggal 22 September penetapan mereka sudah harus mengundurkan diri, atau berhenti dari jabatannya.
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Mendagri Tito Karnavian sepakat dibentuk Panitia Kerja (Panja) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan surat terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada dengan DPR RI sejak 22 Januari 2024.
Warga eks Timor Timur Terdampak Kekeringan
Dampak kemarau panjang menimbulkan kekhawatiran terhadap krisis pangan
Masa tanggap darurat bencana kekeringan di Majalengka akan berakhir Selasa (31/10).
Untuk mengatasi kekeringan, sebagian petani bahkan harus merogoh uang untuk membeli air.
Bencana pertanian itu terjadi di tiga kecamatan.
Saat ini pihaknya masih rutin melakukan distribusi air bersih ke Kelurahan Argasunya. Hingga kini masyarakat di sana masih membutuhkan air bersih
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved