Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SAAT ini bakal calon Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, telah mendapatkan surat tugas dari DPP PDI Perjuangan untuk mencari bakal calon Wakil Bupati. Apalagi Ade Kuswara Kunang juga mengantongi surat tugas dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Dari awal kita para Ketua DPC dari saya, PPP, dan PBB dari awal berusaha keras memperoleh surat tugas untuk Ade Kuswara Kunang,” jelas Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Soleman, saat deklarasi bersama partai pengusung, Minggu (9/6).
PDIP, PPP, dan PBB sangat membuka diri terhadap partai-partai lain untuk bergabung dalam koalisi untuk memenangkan Ade Kuswara sebagai Bupati Bekasi pada Pilkada 2024. "Kita berharap partai-partai lain bergabung agar sama-sama membangun Kabupaten Bekasi. Kan kata mereka koalisi kecil. Kalau begitu ayo kita bikin koalisi besar," tambahnya.
Baca juga : Masyarakat Inginkan Sosok Pemimpin Sederhana
Koalisi itu masih menggodok untuk calon wakil bupati yang akan menjadi pasangan Ade Kuswara pada kontestasi Pilkada Kabupaten Bekasi.
Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan jika ada kader partai yang tidak mendukung Ade Kuswara akan dipecat. "Yang balelo akan kita pecat! Dan kita harus yakin Kabupaten Bekasi nanti akan memenangkan Pilkada 2024," ujarnya.
Ade Kuswara Kunang menambahkan dirinya siap memegang amanah. Apalagi, ada kesamaan visi dan misi untuk membangun Kabupaten Bekasi.
"Hari ini semua surat tugas dari masing-masing koalisi partai yakni PDI Perjuangan, PPP dan PBB sudah turun dari DPP partai masing-masing dan sudah diterima," tandasnya. (Z-2)
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Sinar Mas Land membidik perputaran ekonomi dari belanja, okupansi hotel, dan agenda MICE lewat pembukaan ARTOTEL Living World Grand Wisata Bekasi pada Jumat (6/2).
Di tengah isu pelemahan daya beli, kelas menengah dinilai masih kuat. Hal ini mendorong realisasi investasi properti Rp1 triliun di Bekasi.
Pembangunan JPO tersebut dilengkapi dengan fasilitas lift dan tangga untuk memberikan kemudahan
KEPOLISIAN Resor Metropolitan Bekasi menetapkan seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi berinisial NY sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan.
Perbaikan jalan dilakukan di sejumlah titik yang dianggap tingkat kerusakannya paling parah, sehingga mengancam keselamatan para pengguna jalan.
Dampaknya sangat dirasakan oleh para petani dan pedagang kecil yang kini kehilangan mata pencaharian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved