Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
SAAT ini bakal calon Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, telah mendapatkan surat tugas dari DPP PDI Perjuangan untuk mencari bakal calon Wakil Bupati. Apalagi Ade Kuswara Kunang juga mengantongi surat tugas dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Dari awal kita para Ketua DPC dari saya, PPP, dan PBB dari awal berusaha keras memperoleh surat tugas untuk Ade Kuswara Kunang,” jelas Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Soleman, saat deklarasi bersama partai pengusung, Minggu (9/6).
PDIP, PPP, dan PBB sangat membuka diri terhadap partai-partai lain untuk bergabung dalam koalisi untuk memenangkan Ade Kuswara sebagai Bupati Bekasi pada Pilkada 2024. "Kita berharap partai-partai lain bergabung agar sama-sama membangun Kabupaten Bekasi. Kan kata mereka koalisi kecil. Kalau begitu ayo kita bikin koalisi besar," tambahnya.
Baca juga : Masyarakat Inginkan Sosok Pemimpin Sederhana
Koalisi itu masih menggodok untuk calon wakil bupati yang akan menjadi pasangan Ade Kuswara pada kontestasi Pilkada Kabupaten Bekasi.
Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan jika ada kader partai yang tidak mendukung Ade Kuswara akan dipecat. "Yang balelo akan kita pecat! Dan kita harus yakin Kabupaten Bekasi nanti akan memenangkan Pilkada 2024," ujarnya.
Ade Kuswara Kunang menambahkan dirinya siap memegang amanah. Apalagi, ada kesamaan visi dan misi untuk membangun Kabupaten Bekasi.
"Hari ini semua surat tugas dari masing-masing koalisi partai yakni PDI Perjuangan, PPP dan PBB sudah turun dari DPP partai masing-masing dan sudah diterima," tandasnya. (Z-2)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
RATUSAN anak muda dari berbagai latar belakang keyakinan menggelar aksi sosial bertajuk "Bagi-Bagi 2.000 Takjil Gratis" di depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Senin (16/3/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh 120 penerima manfaat dan turut dihadiri oleh Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja yang juga berprofesi sebagai dokter.
LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap melindungi keluarga korban perampokan dan pembunuhan di Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat.
POLRES Metro Bekasi membongkar sebuah rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan 187.570 butir obat keras ilegal golongan G di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
Program itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis dalam upaya mengatasi persoalan sampah,
Polda Metro Jaya turun tangan dalam menangani kasus perampokan yang terjadi di Perumahan Prima Lingkar Asri, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (2/3).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved