Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SAAT ini bakal calon Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, telah mendapatkan surat tugas dari DPP PDI Perjuangan untuk mencari bakal calon Wakil Bupati. Apalagi Ade Kuswara Kunang juga mengantongi surat tugas dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Dari awal kita para Ketua DPC dari saya, PPP, dan PBB dari awal berusaha keras memperoleh surat tugas untuk Ade Kuswara Kunang,” jelas Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Soleman, saat deklarasi bersama partai pengusung, Minggu (9/6).
PDIP, PPP, dan PBB sangat membuka diri terhadap partai-partai lain untuk bergabung dalam koalisi untuk memenangkan Ade Kuswara sebagai Bupati Bekasi pada Pilkada 2024. "Kita berharap partai-partai lain bergabung agar sama-sama membangun Kabupaten Bekasi. Kan kata mereka koalisi kecil. Kalau begitu ayo kita bikin koalisi besar," tambahnya.
Baca juga : Masyarakat Inginkan Sosok Pemimpin Sederhana
Koalisi itu masih menggodok untuk calon wakil bupati yang akan menjadi pasangan Ade Kuswara pada kontestasi Pilkada Kabupaten Bekasi.
Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan jika ada kader partai yang tidak mendukung Ade Kuswara akan dipecat. "Yang balelo akan kita pecat! Dan kita harus yakin Kabupaten Bekasi nanti akan memenangkan Pilkada 2024," ujarnya.
Ade Kuswara Kunang menambahkan dirinya siap memegang amanah. Apalagi, ada kesamaan visi dan misi untuk membangun Kabupaten Bekasi.
"Hari ini semua surat tugas dari masing-masing koalisi partai yakni PDI Perjuangan, PPP dan PBB sudah turun dari DPP partai masing-masing dan sudah diterima," tandasnya. (Z-2)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
SUBDIT Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pencurian uang hasil jualan milik pedagang nasi uduk Atnah, 65, di wilayah Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat.
POLRES Metro Bekasi menggerebek sebuah rumah kontrakan tempat penyimpanan ribuan butir obat keras daftar G jenis tramadol sekaligus meringkus satu orang pelaku.
PEMERINTAH Kabupaten Bekasi berkomitmen menyelamatkan sejumlah aset yang berada di wilayah Kota Bekasi sebagai upaya mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Cari lokasi penukaran uang baru di Bekasi? Cek jadwal SERAMBI 2026, titik kas keliling PINTAR BI, syarat KTP, dan batas maksimal penukaran Rp5,3 juta.
KEPOLISIAN Resor Metropolitan Bekasi memastikan tidak akan ada ruang bagi praktik premanisme di pasar baru Sentra Grosir Cikarang (SGC) usai penertiban 500 lebih lapak pedagang pasar tumpah.
SEORANG pengedar narkotika jenis ganja seberat 1,3 kilogram (kg) ditangkap di wilayah Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (19/2).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved