Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
EMPAT aparatur sipil negara (ASN) Kota Tangerang mendaftarkan diri sebagai bakal calon (balon) kepala daerah melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PDIP Kota Tangerang kini memiliki 12 kandidat balon yang terjaring untuk diusung maju sebagai calon walikota Tangerang.
Keempat ASN yang mendaftarkan diri melalui PDIP yakni Kadis Pendidikan Kota Tangerang Jamaludin, Kadispora Kota Tangerang Kaonang, Kadis Kesehatan KOta Tangerang Sukarta, dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang Maryono Hasan.
Sedangkan balon lainnya berasal dari unsur kepemudaan dan profesional, seperti Erlangga Yudha Nugraha dan Helmy Halim.
Baca juga : Dapat Restu Haji Isam, H Muhidin dan Hasnur Mantapkan Langkah Maju Pilkada Kalsel 2024
"Alhamdulillah sejak penjaringan berlangsung sudah 12 orang yang ambil Formulir," kata Panita Pelaksana pendaftaran dan Penjaringan Balon Wali Kota/Wakil Wali Kota DPC PDIP Kota Tangerang, Suparji, Selasa (30/4)
Namun dari 12 orang yang daftar, lanjutnya baru tiga orang yang sudah mengembalikan formulir, yaitu Sukarta, Sachrudin dan Erlangga Yudha Nugraha.
"Sampai pukul 17.00 WIb baru tiga orang, sepertinya yang lain menyusul," kata dia.
Baca juga : Sah, Agus Boli Daftar ke Partai Demokrat
Sementara itu, Airlangga Yudha Nugraha yang merupakan anak atau Putra Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie saat mengembalikan formulir mengatakan, keinginannya maju di Pilkada untuk meningkatkan pembangunan Kota Tangerang yang lebih baik.
Hanya saja, katanya, dalam proses penjaringan tersebut ia perlu melakukan penjajakan terlebih dahulu, apakah untuk Wali Kota atau Wakil Walikota.
"Masalah itu masih dinamis, apakah sebagai Wali Kota atau Wakil Wali Kota," paparnya.
Baca juga : Bursa Pilkada Kendari Mulai Menggeliat, Bakal Calon Tri Febrianto Mendaftar dari PDIP
Erlangga mengaku, dirinya juga sudah melakukan komunikasi politik dengan beberapa tokoh yang disebut-sebut akan maju di Pilkada Kota Tangerang, Seperti Sachrudin Ketua DPD II Golkar Kota Tangerang dan Abdul Syukur Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten.
Sama Halnya dengan Kepala Pelaksanan BPBD Kota Tangerang, Maryono Hasan. Ia mengaku siap maju di Pilkada untuk membangun Kota Tangerang yang lebih sejahtera.
Hanya saja untuk posisi Wali Kota atau Wakil Wali Kota masih dinamis. "
Ya lihat nanti saja, apakah saya akan maju sebagai Wali Kota atau Wakil Wali kota," Katanya dengan singkat. (Z-8)
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved