Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem mengatakan Anies Baswedan menjadi prioritas utama yang akan diusung sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024. Anies dianggap sebagai aset politik yang potensial baik di tingkat Jakarta maupun nasional.
"Prioritas Mas Anies, top priority. Yang kedua ada Ahmad Sahroni, ada Wibi Andrino habis itu yang lain-lain kita lihat nanti," ujar Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya di DPP PKS, Jakarta, Sabtu, 27 April 2024.
Namun, NasDem, kata Willy, menyerahkan sepenuhnya kepada Anies ihwal maju atau tidaknya dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. NasDem memastikan akan selalu mendukung langkah politik Anies.
Baca juga : Surya Paloh Sebut NasDem Bisa Saja Usung Anies Baswedan di Pilkada DKI
"Mungkin Mas Anies butuh waktu untuk mendalami itu melihat situasi tetapi setidak-tidaknya NasDem siap kalau mas Anies maju," jelasnya.
Selain itu, NasDem terus berkomunikasi dengan partai koalisi perubahan, yaitu PKS dan PKB mengenai Pilkada DKI 2024. Tidak menutup kemungkinan koalisi ini akan berlanjut.
"PKS juga punya nama (yang akan diusung) PKB juga punya nama. Nanti kita duduk bareng lah," pungkasnya.
(Z-9)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah yang berada di kawasan MH Thamrin.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved