Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WALI Kota Bogor Bima Arya bersama Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto dan unsur Forkopimda Kota Bogor meninjau harga kebutuhan pokok seperti sayuran, tempe, buah, bumbu, dan bahan pokok lainnya di Pasar Induk Teknik Umum (Tekum) Kota Bogor.
Peninjauan yang dilakukan Senin (11/3) itu untuk memastikan harga kebutuhan rumah tangga di Kota Bogor stabil saat bulan Ramadan.
Rombongan Forkopimda yang didampingi direksi Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor langsung mengecek stok komoditas di Pasar Tekum.
Berdasarkan data Perumda PPJ dan Dinas Perdagangan, menurut Bima Arya, harga komoditas masih stabil dan stoknya terjaga sampai dua pekan ke depan. Hanya harga beras yang masih dikeluhkan pedagang dan masyarakat.
Baca juga : Penolakan Relokasi Pedagang Pasar Bogor, DPRD Gelar Mediasi
Sebagai pasar induk bagi wilayah sekitar Kota Bogor, Bima memastikan stok sayur seperti cabai, bawang merah, bawang putih dan bawang bombai beserta buah-buahan di Pasar Tekum Kota Bogor masih aman dan terjaga. Namun, jika nanti terjadi persoalan stok dan kenaikan harga, Bima menyampaikan Pemerintah Kota Bogor menyiapkan skenario operasi pasar.
"Kalau ada kenaikan harga, nanti kita cek penyebabnya. Kalau karena stoknya berkurang, ya pasti kita lakukan operasi pasar," ujar Bima.
Sementara itu, Atang menambahkan selama Ramadan sampai Lebaran, ia meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dinakhodai Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah untuk terus mengecek komoditas pangan di seluruh pasar Kota Bogor.
Baca juga : Melalui Bantuan Kemendag, Pasar Tanah Baru Kota Bogor Resmi Beroperasi
Atang pun menekankan komoditas seperti beras harus menjadi perhatian utama. Jika terjadi tren kenaikan harga, ia meminta TPID langsung berkoordinasi dengan memastikan rantai pasok lancar.
"Jika ada tren dalam satu minggu ada kenaikan, harus segera komunikasi dengan pihak terkait. Komunikasi dengan supplier dan distributor. Khusus beras, segera komunikasi dengan Bulog," tegas Atang.
Terkait dengan kebutuhan pemenuhan stok beras, Atang menyarankan agar Pemkot Bogor bersama Bulog menyiapkan skenario penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Baca juga : DPRD Kota Bogor dan Perumda PPJ Bahas Pembangunan Pasar Jambu Dua
Pada kesempatan itu, Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah memastikan TPID akan terus memonitor kenaikan harga komoditas pangan. Bahkan, ia memastikan langsung membuka jalur komunikasi dengan distributor jika ditemukan kelangkaan beberapa komoditas pangan.
Syarifah juga memastikan tidak ada kelangkaan komoditas pangan di Kota Bogor. Saat ini Pemkot Bogor membuka kerja sama antar daerah untuk menutupi kekurangan komoditas pangan.
"Kami kerja sama antar daerah. Jika ada daerah surplus, tapi komoditi kita kurang, kita kerja sama pengambilan komoditas itu," tutupnya. (H-2)
KABAR duka datang dari Pemerintahan kota Bogor. Wali Kota Bogor periode 1999-2004, Iswara Natanegara meninggal dunia.
Status siaga 3 yang sudah terjadi selama empat jam lebih ini membuatnya khawatir dengan kondisi hilir.
Kemenhut menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan produksi terbatas Gunung Karang, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor
Dari hasil investigasi, kawasan hutan tersebut diduga dimanfaatkan untuk pertambangan tanpa izin yang sah berupa galian batu kapur (karst).
Bertepatan dengan hari jadi, Bonvie meluncurkan program sosial bertajuk “Tumbuh Bersama Bonvie”.
Beberapa titik sudah mulai dilakukan normalisasi. Meski sifatnya masih dalam rangka penanganan darurat, tetapi spek teknisnya sudah mulai mengarah pada standar normalisasi.
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved