Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WALI Kota Bogor Bima Arya bersama Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto dan unsur Forkopimda Kota Bogor meninjau harga kebutuhan pokok seperti sayuran, tempe, buah, bumbu, dan bahan pokok lainnya di Pasar Induk Teknik Umum (Tekum) Kota Bogor.
Peninjauan yang dilakukan Senin (11/3) itu untuk memastikan harga kebutuhan rumah tangga di Kota Bogor stabil saat bulan Ramadan.
Rombongan Forkopimda yang didampingi direksi Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor langsung mengecek stok komoditas di Pasar Tekum.
Berdasarkan data Perumda PPJ dan Dinas Perdagangan, menurut Bima Arya, harga komoditas masih stabil dan stoknya terjaga sampai dua pekan ke depan. Hanya harga beras yang masih dikeluhkan pedagang dan masyarakat.
Baca juga : Penolakan Relokasi Pedagang Pasar Bogor, DPRD Gelar Mediasi
Sebagai pasar induk bagi wilayah sekitar Kota Bogor, Bima memastikan stok sayur seperti cabai, bawang merah, bawang putih dan bawang bombai beserta buah-buahan di Pasar Tekum Kota Bogor masih aman dan terjaga. Namun, jika nanti terjadi persoalan stok dan kenaikan harga, Bima menyampaikan Pemerintah Kota Bogor menyiapkan skenario operasi pasar.
"Kalau ada kenaikan harga, nanti kita cek penyebabnya. Kalau karena stoknya berkurang, ya pasti kita lakukan operasi pasar," ujar Bima.
Sementara itu, Atang menambahkan selama Ramadan sampai Lebaran, ia meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dinakhodai Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah untuk terus mengecek komoditas pangan di seluruh pasar Kota Bogor.
Baca juga : Melalui Bantuan Kemendag, Pasar Tanah Baru Kota Bogor Resmi Beroperasi
Atang pun menekankan komoditas seperti beras harus menjadi perhatian utama. Jika terjadi tren kenaikan harga, ia meminta TPID langsung berkoordinasi dengan memastikan rantai pasok lancar.
"Jika ada tren dalam satu minggu ada kenaikan, harus segera komunikasi dengan pihak terkait. Komunikasi dengan supplier dan distributor. Khusus beras, segera komunikasi dengan Bulog," tegas Atang.
Terkait dengan kebutuhan pemenuhan stok beras, Atang menyarankan agar Pemkot Bogor bersama Bulog menyiapkan skenario penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Baca juga : DPRD Kota Bogor dan Perumda PPJ Bahas Pembangunan Pasar Jambu Dua
Pada kesempatan itu, Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah memastikan TPID akan terus memonitor kenaikan harga komoditas pangan. Bahkan, ia memastikan langsung membuka jalur komunikasi dengan distributor jika ditemukan kelangkaan beberapa komoditas pangan.
Syarifah juga memastikan tidak ada kelangkaan komoditas pangan di Kota Bogor. Saat ini Pemkot Bogor membuka kerja sama antar daerah untuk menutupi kekurangan komoditas pangan.
"Kami kerja sama antar daerah. Jika ada daerah surplus, tapi komoditi kita kurang, kita kerja sama pengambilan komoditas itu," tutupnya. (H-2)
PERUBAHAN preferensi konsumen dalam memilih tempat tinggal mendorong tren hunian yang mengutamakan kualitas hidup, keseimbangan dengan alam, dan kemudahan akses ke pusat kota.
IKATAN Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Khusus (Orwilsus) Bogor sukses menggelar Silaturahmi Kerja Wilayah (Silakwil) Tahun 2025.
Pesawat ringan jenis S216 dilaporkan jatuh di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Bogor. Satu orang meninggal dunia.
KABAR duka datang dari Pemerintahan kota Bogor. Wali Kota Bogor periode 1999-2004, Iswara Natanegara meninggal dunia.
Status siaga 3 yang sudah terjadi selama empat jam lebih ini membuatnya khawatir dengan kondisi hilir.
Kemenhut menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan produksi terbatas Gunung Karang, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved