Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Bogor Bima Arya bersama Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto dan unsur Forkopimda Kota Bogor meninjau harga kebutuhan pokok seperti sayuran, tempe, buah, bumbu, dan bahan pokok lainnya di Pasar Induk Teknik Umum (Tekum) Kota Bogor.
Peninjauan yang dilakukan Senin (11/3) itu untuk memastikan harga kebutuhan rumah tangga di Kota Bogor stabil saat bulan Ramadan.
Rombongan Forkopimda yang didampingi direksi Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor langsung mengecek stok komoditas di Pasar Tekum.
Berdasarkan data Perumda PPJ dan Dinas Perdagangan, menurut Bima Arya, harga komoditas masih stabil dan stoknya terjaga sampai dua pekan ke depan. Hanya harga beras yang masih dikeluhkan pedagang dan masyarakat.
Baca juga : Penolakan Relokasi Pedagang Pasar Bogor, DPRD Gelar Mediasi
Sebagai pasar induk bagi wilayah sekitar Kota Bogor, Bima memastikan stok sayur seperti cabai, bawang merah, bawang putih dan bawang bombai beserta buah-buahan di Pasar Tekum Kota Bogor masih aman dan terjaga. Namun, jika nanti terjadi persoalan stok dan kenaikan harga, Bima menyampaikan Pemerintah Kota Bogor menyiapkan skenario operasi pasar.
"Kalau ada kenaikan harga, nanti kita cek penyebabnya. Kalau karena stoknya berkurang, ya pasti kita lakukan operasi pasar," ujar Bima.
Sementara itu, Atang menambahkan selama Ramadan sampai Lebaran, ia meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dinakhodai Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah untuk terus mengecek komoditas pangan di seluruh pasar Kota Bogor.
Baca juga : Melalui Bantuan Kemendag, Pasar Tanah Baru Kota Bogor Resmi Beroperasi
Atang pun menekankan komoditas seperti beras harus menjadi perhatian utama. Jika terjadi tren kenaikan harga, ia meminta TPID langsung berkoordinasi dengan memastikan rantai pasok lancar.
"Jika ada tren dalam satu minggu ada kenaikan, harus segera komunikasi dengan pihak terkait. Komunikasi dengan supplier dan distributor. Khusus beras, segera komunikasi dengan Bulog," tegas Atang.
Terkait dengan kebutuhan pemenuhan stok beras, Atang menyarankan agar Pemkot Bogor bersama Bulog menyiapkan skenario penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Baca juga : DPRD Kota Bogor dan Perumda PPJ Bahas Pembangunan Pasar Jambu Dua
Pada kesempatan itu, Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah memastikan TPID akan terus memonitor kenaikan harga komoditas pangan. Bahkan, ia memastikan langsung membuka jalur komunikasi dengan distributor jika ditemukan kelangkaan beberapa komoditas pangan.
Syarifah juga memastikan tidak ada kelangkaan komoditas pangan di Kota Bogor. Saat ini Pemkot Bogor membuka kerja sama antar daerah untuk menutupi kekurangan komoditas pangan.
"Kami kerja sama antar daerah. Jika ada daerah surplus, tapi komoditi kita kurang, kita kerja sama pengambilan komoditas itu," tutupnya. (H-2)
Kabar yang menyebutkan adanya ledakan maupun ratusan orang terjebak di dalam lubang tambang. Menurut dia, informasi yang menyebut angka 700 korban berasal dari kesalahpahaman
Masyarakat diimbau waspada, terutama di wilayah Bogor yang diprediksi akan mengalami hujan lebat disertai potensi bencana hidrometeorologi.
Antam, sambung dia, memastikan bahwa tidak terdapat kejadian ledakan sebagaimana yang diinformasikan dalam konten yang beredar, serta tidak ada karyawan Antam
Pasca-longsor Citeureup, Bogor,BMKG ingatkan potensi pergerakan tanah di Jawa Barat Selatan hari ini 13 Januari 2026 serta potensi cuaca ekstrem dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi.
IBIS Styles Bogor Pajajaran resmi meraih sertifikasi Green Key, pengakuan internasional bagi hotel yang menerapkan praktik operasional berkelanjutan dan bertanggung jawab.
ARUS lalu lintas kendaraan dari Cianjur ke arah Puncak akan ditutup mulai pukul 18.00 WIB, Rabu (31/12). Pemberlakuannya untuk mengantisipasi kepadatan volume kendaraan pada malam tahun baru.
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada, Pilkada tetap langsung tak melalui DPRD.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved