Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Polda Metro Jaya memastikan situasi dan kondisi di DKI Jakarta dan sekitarnya aman terkendali usai pelaksanaan pencoblosan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) pada Pemilu 2024. Hal itu bisa terjadi berkat kolaborasi pengamanan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
"Sampai saat ini situasi aman terkendali. Pelaksanaan pemilu berjalan lancar dan damai. Tentunya ini berkat kerja sama dari seluruh stakeholders," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Kamis (15/2).
Ia menuturkan sejumlah upaya kegiatan penangkalan, pencegahan dan penegakkan hukum terus ditingkatkan. Di samping itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto disebut menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat karena terciptanya keamanan dalam pesta demokrasi.
Baca juga : Kapolda Metro Jaya Karyoto: Pemilu Berjalan Lancar dan Damai
"Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat di wilayah Hukum Polda Metro Jaya yang telah mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif," ujar eks Kapolres Metro Jakarta Selatan itu.
Sebelumnya, Irjen Karyoto mengumumkan sebanyak 7.706 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya Pemilu 2024. Pasukan itu terdiri dari 6.506 anggota polri dan 1.200 personel TNI. Mereka ditempatkan di 65.495 tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta dan sekitarnya.
Karyoto mengingatkan kepada seluruh personel memperhatikan tindakan yang dilakukan agar sesuai dengan prosedur. Khususnya, netralitas yang harus tetap dipegang teguh oleh seluruh anggota yang melaksanakan tugas.
Baca juga : DKI Jakarta Mulai Buka Posko Pemilu 2024
"Hindari juga tempat-tempat sekiranya adalah bagian dari unsur tim pemenangan, salah satu paslon. Cermati tempat dimana anggota akan tinggal menginap atau sekedar duduk minum kopi, dan jangan berbicara yang mengarahkan dukungan atau menjatuhkan elektabilitas salah satu paslon atau partai politik," pungkas jenderal bintang dua itu. (Yon)
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemeriksaan Richard Lee untuk mendalami keterangan tambahan.
Kepolisian terus bergerak menelusuri setiap petunjuk terkait keberadaan tersangka AJ.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah hukum ini diambil sebagai upaya edukasi sekaligus perlindungan bagi generasi muda dari praktik investasi yang tidak memiliki legalitas jelas.
Polisi telah menerima laporan tersebut. Saat ini, status terlapor masih dalam tahap penyelidikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved