Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
POSKO Bersama Pemilu 2024 di seluruh wilayah DKI Jakarta diluncurkan serentak pada Selasa (9/1). Peluncuran serentak itu dipimpin oleh Asisten Pemerintah Sekda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko. Secara total, ada 267 Posko Bersama Pemilu 2024 di tingkat kelurahan, 44 posko di tingkat kecamatan dan 5 posko di tingkat kota, serta 1 posko tingkat kabupaten.
Asisten Pemerintah Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan, mengungkapkan khusus di Jakarta Timur, ada 76 posko pemilu yang tersedia.
“Jadi Posko Bersama Pemilu 2024 di Jakarta Timur akan kita optimalkan fungsinya dalam rangka penanganan pengaduan bersama Satpol PP, Bawaslu dan KPU Jakarta Timur, supaya betul-betul terkolaborasikan dalam penanganan pelayanan kepada masyarakat terkait pemilu,” kata Eka dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).
Sementara itu, Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jakarta Timur, Handoko Murhestriarso, menjelaskan sesuai instruksi Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, keberadaan Posko Bersama Pemilu 2024 dilakukan agar permasalahan di wilayah bisa direspon cepat, dan dijawab serta diselesaikan dengan baik.
Baca juga: Wapres Ingatkan Masyarakat Segera Urus Pindah Tempat Memilih
“Jadi karena di Posko Bersama Pemilu 2024 di wilayah sudah ada beberapa perwakilan baik dari BIN, TNI, Polri, Satpol PP, Bawaslu, KPU, dan tokoh masyarakat, sehingga apapun permasalahan di wilayah dapat diselesaikan bersama. Saling berkolaborasi bersama sehingga tahapan Pemilu 2024 hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara di Jakarta Timur berjalan lancar, aman dan damai," jelasnya.
Posko yang sama juga didirikan di Jakarta Utara yang berada di Lobi Kantor Walikota Kota Jakarta Utara. Posko itu akan mulai dioptimalkan selama 52 hari untuk mengamankan pelaksanaan putaran pertama Pemilu 2024 yang berlangsung pada 9 Januari-29 Februari 2024.
"Posko Bersama Pemilu 2024 hadir sebagai bentuk fasilitas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang kondusif dan demokratis. Posko ini juga melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, unsur intelijen, dan masyarakat," jelas Sekretaris Kota Jakarta Utara Abdul Khalit.
Baca juga: Bantah Jokowi, Mahfud: Tidak Ada Serangan Personal saat Debat Capres
Ia berharap Posko Bersama Pemilu 2024 dapat berjalan lancar sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai posko layanan masyarakat terkait pemilu, menjadi sumber informasi pemilu, sebagai jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan penyelenggara pemilu.
Secara umum, tugas dari posko pemilu di antaranya sebagai sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan pemilu di wilayah, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, memberikan saran penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu, melaporkan informasi dan laporan pelaksanaan tahapan pemilu secara berjenjang.
"Terkait dengan petugas piket posko bersama yang disiagakan setiap harinya berjumlah 22 orang dan diatur dengan jadwal piket yang telah disusun oleh panitia. Untuk itu, mari bersama-sama kita sambut pemilu dengan sukacita, mengawal pelaksanaan pemilu, dan menjaga wilayah Jakarta Utara agar tetap kondusif," tambahnya. (Z-11)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Sebagian besar JPO di ibu kota saat ini sudah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) yang dikelola Dinas Bina Marga serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung segera membuka rekrutmen Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Keselamatan.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan Jakarta dan Amerika sepakat menjalin kerja sama di tiga sektor. Masing-masing yakni sektor pangan, transportasi dan pendidikan
KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta proses rekrutmen Pegawai Penunjang Layanan Publik (PJLP) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dilakukan tanpa pungli
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved