Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
WARGA Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), mengeluhkan berubahnya fungsi trotoar Jalan Margonda yang baru direhabilitasi dan dilebarkan pada 2023. Betapa tidak, trotoar yang seharusnya menjadi ruang utama bagi pejalan kaki berubah fungsi menjadi tempat parkir sepeda motor dan mobil serta gerobak pedagang kaki lima (PKL).
Bahrudin, salah seorang mahasiswa dan warga Kota Depok, mengatakan banyak ruang pejalan kaki yang digunakan untuk parkir. Padahal, trotoar dibangun juga dilebarkan untuk pejalan kaki.
Berubahnya fungsi trotoar, jalan menjadi bertambah sempit dan makin menyulitkan pejalan kaki untuk mengakses trotoar. "Sudah sempit jadi bertambah sempit dan semrawut pula karena dijadikan tempat parkir motor, mobil, dan gerobak PKL," kata Bahrudin, Selasa (24/10).
Baca juga: Kebakaran Gunungan Sampah di Depok Padam Setelah 10 Jam
Hadirnya sepeda motor, mobil, dan PKL di sepanjang Jalan Margonda, kata dia, cukup membahayakan pejalan kaki. Ini karena warga harus berjalan di pinggir badan jalan. "Terganggu ada motor, mobil, dan PKL di badan trotoar. Jadi kita harus jalan minggir-minggir," ucapnya.
Bahrudin berharap Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok segera menertibkan sepeda motor, mobil, dan PKL tersebut. Ini karena trotoar memerupakan hak pejalan kaki. "Dishub jangan bermarkas di kantor. Tertibkan biar pejalan kaki jadi nyaman dan enggak waswas lagi. Trotoar itu kan buat orang yang berjalan kaki," tambahnya.
Baca juga: Polres Depok Tangkap Tersangka Pencabulan Anak di Bawah Umur
Hal senada dikatakan Budi. Warga Gang Kober, Pondok Cina, Beji, Kota Depok, dan mahasiswa tersebut menyampaikan, trotoar di sepanjang Jalan Margonda dari simpang Jalan Siliwangi hingga akses Universitas Indonesia (UI) setiap hari dari pagi, siang, hingga sore, dan malam hari selalu melihat ada motor dan mobil yang parkir di jalan tersebut. Ironinya, sambung dia, petugas ketertiban Dishub Kota Depok tidak berani mengusir pengendara dari trotoar itu.
"Pernah lihat seorang petugas ketertiban dishub hanya bengong-bengong. Saya heran kenapa petugas dishub tersebut tidak kunjung menertibkan?" kata dia.
Ia mengatakan miliaran uang negara dihabiskan Pemerintah Kota Depok merenovasi trotoar tersebut tetapi tidak dirawat dengan baik. "Harusnya Dishub Kota Depok rutin melakukan razia terhadap kendaraan bermotor yang melanggar aturan dengan parkir tidak pada tempatnya. Jangan menunggu viral atau muncul keluhan masyarakat di media sosial baru ada tindakan," ketusnya
Petugas Dishub Kota Depok dihubungi terkait ini tak satu pun yang merespons. (Z-2)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung, melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan trotoar dan saluran di Jalan Falatehan, kawasan Blok M ASEAN, Kebayoran Baru
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), mengeluarkan peraturan dengan melarang para penjual hewan kurban untuk tidak berjualan di trotoar.
Yudha pun berjanji akan mengirimkan data besaran anggaran yang digunakan dalam pembangunan trotoar kepada awak media kemarin.
Dari pantauan di lapangan, papan seng terlihat memakan setengah badan trotoar. Penutup seng tersebut diberikan cat berwarna biru.
Pemprov DKI Jakarta bakal mengeluarkan surat edaran (SE) pemilik usaha seperti restoran atau kafe agar menyediakan lahan parkir memadai.
SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengimbau pengusaha restoran untuk bertanggung jawab menyediakan lahan parkir yang memadai bagi pengunjung agar tidak ke trotoar
Pembentukan BUMD juga lebih efektif dalam mengentaskan permasalahan parkir liar yang masih menjamur di Jakarta.
Parkir liat tidak bisa dipandang semata sebagai isu ketertiban, melainkan juga berkaitan dengan aspek sosial, keamanan, dan kenyamanan masyarakat secara luas.
Pendapatan dari parkir di Jakarta bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan kembali untuk pelayanan masyarakat.
Aksi pungli dan parkir liar di Pasar Induk Kramat Jati itu meresahkan para pedagang dan pengunjung pasar.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved