Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
EMPAT pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak membujuk Ketua KPK Firli Bahuri menghadiri pemanggilan Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
"Pimpinan KPK harus bertanggung jawab untuk membawa Firli Bahuri ke hadapan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai Saksi dalam dugaan pemerasan," kata mantan pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap melalui keterangan tertulis, Senin (23/10).
Desakan itu dinilai penting. Empat komisioner lain diharap tidak berdiam diri saat Firli menjatuhkan muruah KPK dengan cara mangkir dari pemeriksaan penegak hukum.
Baca juga: MAKI Desak Polda Metro Jemput Paksa Firli Bahuri
"Insiden mangkirnya Firli Bahuri Ketua KPK pada jumat lalu sangat memalukan marwah KPK sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya patuh hukum," ucap Yudi.
Keikutcampuran pimpinan lain untuk memaksa Firli menyambangi Polda juga dikarenakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan ke publik soal ketidakhadiran Ketua Lembaga Antirasuah itu. Karenanya, para komisioner wajib ikut meminta Firli hadir.
Baca juga: IPW: Jika Firli Bahuri Mangkir lagi Coreng KPK
"Pimpinan KPK bukan hanya menyampaikan ketidakhadiran Firli kemarin jumat tapi juga harus kooperatif menghadirkan Firli Bahuri ke Polda Metro Jaya Selasa besok agar jangan mangkir lagi," kata Yudi.
Firli dipanggil ulang penyidik Polda Metro Jaya pada Selasa, 24 Oktober 2023. Dia mangkir saat dipanggil beberapa waktu lalu dengan dalih butuh waktu mempelajari kasus. (Z-3)
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
Di sidang praperadilan Hasto Kristoyanto, pakar hukum pidana, Jamin Ginting menilai pimpinan KPK tak lagi berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukan penyidik.
Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penolakan pimpinan KPK era Firli Bahuri dalam menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi rencana Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mau menggugat keabsahan jabatan Komisioner Lembaga Antirasuah jilid VI ke MK
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewas KPK pada hari ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved