Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PEMERINTAH Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah (KPD). Ini termasuk camat dan lurah untuk bersinergi mengatasi pencemaran udara di Kota Depok.
Sinergi KPD, camat, dan lurah dibutuhkan agar kebijakan strategis dari pemerintah untuk mengatasi polusi udara bisa terlaksana dengan baik dan berdampak luas di masyarakat. Sinergi KPD tersebut tertuang dalam Instruksi Wali Kota Depok Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara pada wilayah Kota Depok.
Instruksi ini diterbitkan 31 Agustus 2023 dan berlaku aktif mulai 1 September 2023.Instruksi ini juga sekaligus merupakan implementasi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.
Baca juga: Polisi Pembunuh Sopir Taksi Online di Depok Dituntut Seumur Hidup
"Seluruh KPD, camat, dan lurah Kota Depok, seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Depok untuk mengoptimalkan moda transportasi publik atau moda transportasi lain rendah emisi dan tidak beremisi yang dimulai dengan gerakan penggunaan kendaraan roda empat berpenumpang paling sedikit tiga orang dan kendaraan roda dua dengan dua orang," kata Wali Kota Depok Muhammad Idris, Jumat (1/9/2023).
Ada pula uji emisi kendaraan bermotor pribadi untuk menekan emisi gas buang dari kendaraan bermotor dan larangan membakar sampah yang tidak sesuai dengan syarat teknis pengelolaan sampah. "Gunakan masker saat polusi udara tinggi dengan kualitas udara dengan berkategori tidak sehat sesuai dengan indeks standar pencemar udara (ISPU)," paparnya.
Baca juga: Sepeda Motor Dituding Biang Kerok Polusi Udara Tertinggi di Depok
Secara khusus Idris menugaskan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok agar melaksanakan pengujian emisi kendaraan bermotor bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok. Selain itu, "Menerbitkan sertifikat kelulusan uji emisi kendaraan bermotor, meningkatkan pengawasan terhadap industri yang menghasilkan emisi, melaksanakan penanaman pohon yang berfungsi sebagai penyerap polutan, serta melaksanakan penyiraman pohon pelindung untuk mencegah kebakaran."
Secara khusus juga Wali Kota menugaskan Dishub Kota Depok meningkatkan layanan pengujian kendaraan bermotor. "Dinas Kesehatan Kota Depok melakukan pencatatan dan pelaporan terpadu terkait penyakit yang ditimbulkan polusi udara seperti pneumonia maupun infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dan mengantisipasi peningkatan kasus berpotensi kejadian luar biasa (KLB)," tegasnya.
Dinas Pendidikan Kota Depok diminta memantau kebersihan lingkungan dan juga kesehatan siswa dan guru. "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok agar mengatur pelaksanaan pekerjaan kedinasan dari rumah (work from home/WFH) paling banyak 30% bagi ASN dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Depok," kata Idris. (Z-2)
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
SEKOLAH swasta di Kota Depok, yang mengajukan program sekolah swasta gratis tahun ajaran 2025 terus bertambah. Saat ini sudah ada 44 sekolah swasta yang mendaftar.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kuota untuk SMA negeri 4 sebanyak 432 kursi.
Pancaverse Xperience yang mengusung tema Take UPart for Earth, mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kepekaan pada lingkungan melalui seni, kreativitas, dan aksi nyata.
Orangtua korban yang kaget mendengar informasi itu langsung membawa perkara ke kantor polisi.
Salah satu penyumbang polusi udara terbesar dari sektor transportasi, terutama yang disumbangkan dari emisi kendaraan kategori N dan O seperti truk, trailer, kendaraan gandeng
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pengurangan emisi harus segera dilakukan untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta.
DINAS Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengungkapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam uji emisi kendaraan bermotor tidak naik signifikan setiap tahunnya.
Kajian tersebut penting untuk dijalankan agar syarat-syarat baru yang diterima masyarakat tidak memberatkan.
Uji emisi gratis ini dilakukan untuk semua kendaraan baik roda dua atau lebih yang melintas sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Pemerintah menetapkan hasil dari uji emisi atay baku mutu emisi jadiadikan perhitungan saat membayar pajak kendaraan bermotor, saat kendaraan berusia tiga tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved