Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan mulai Senin (21/8) akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) DKI. Langkah itu guna menekan angka polusi udara dan mengurai kemactean di Jakarta.
"Khusus di DKI Jakarta, (WFH) 21 agustus besok," ujarnya kepada awak media, Minggu (20/8).
Selain itu, kata Budi, bagi yang kantornya terletak di dekat venue penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, mendapatkan kesempatan lebih besar untuk bekerja dari rumah.
Baca juga : ASN DKI WFH 50%, Kualitas Udara Jakarta Tetap tidak Sehat
"Menjelang KTT ASEAN di sekitar venue paling banyak di Jakarta Selatan, itu 4-7 September adalah WFH ditingkatkan jadi 75% khusus di lokasi itu," jelasnya.
Sebelumnya Heru mengatakan kebijakan WFH akan diterapkan sebanyak 50% dari kehadiran, khusus tanggal 4-7 September meningkat sebanyak 75%. "Setelah tanggal 7 yang sekolah biasa kembali dan WFH (pemprov) jadi 50% kembali," ujarnya.
Untuk Sekolah-sekolah yang disekitar Venue, pihaknya juga akan menerapkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama KTT Asean berlangsung. "Khusus di lokasi itu, anak sekolah PJJ," jelasnya.
Sebagai informasi, nantinya pemberlakuan WFH bagi ASN DKI akan dimulai dari 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. "Ya (WFH dari) 21 Agustus sampai 21 Oktober, ASN DKI melakukan work from home, kecuali sekolah, kecuali rumah sakit, kecuali pelayanan dan mudah-mudahan ini bersinergi dengan PPKP (penilaian prestasi kerja pegawai)," ujar Heru kemarin. (Z-3)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Sebagian besar JPO di ibu kota saat ini sudah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) yang dikelola Dinas Bina Marga serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung segera membuka rekrutmen Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Keselamatan.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan Jakarta dan Amerika sepakat menjalin kerja sama di tiga sektor. Masing-masing yakni sektor pangan, transportasi dan pendidikan
KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta proses rekrutmen Pegawai Penunjang Layanan Publik (PJLP) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dilakukan tanpa pungli
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved