Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
POLDA Metro Jaya menyatakan para anggota Direktorat Reserse Narkoba yang menganiaya pelaku dugaan tindak pidana narkoba, DK, 38, hingga tewas terancam sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
"Menerapkan Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Juga Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap seluruh pelanggar," kata Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Metro Jaya, Kombes Nursyah Putra, Sabtu (29/7).
Nursyah mengatakan pihaknya, saat ini, tengah melengkapi berkas pemeriksaan untuk kepentingan sidang etik bagi para pelaku.
Baca juga: Indonesia Waspada Narkoba Jenis NPS yang 50 Kali Lebih Kuat dari Heroin
"Ini akan kami tingkatkan sidang kode etik dan kami berusaha sesegera mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini," katanya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan terdapat tujuh anggota Direktorat Reserse Narkoba yang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan hingga mengakibatkan pria berinisial DK, 38, meninggal dunia.
DK diduga merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Polda Metro Jaya sendiri mengaku telah memeriksa delapan orang anggotanya.
Baca juga: Perempuan Bawa Kabur Mobil Patroli Positif Narkoba
Sampai saat ini, terdapat tujuh anggota yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Masih terdapat satu pelaku yang masih dalam proses pengerjaan.
"Saat ini, bidang propam telah memeriksa delapan anggota dari sembilan. Satu masih proses pendalam untuk pencarian keberadaannya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudho Wisnus Andiko (28/7).
Adapun tujuh orang tersangka dalam kasus itu ialah AB, AJ, RP, FE, JA, EP, dan YP. Saat ini, mereka telah ditahan.
Sedangkan untuk pelaku berinisial S sampai saat ini masih dilakukan pengejaran.
"Sudah ditetapkan tersangka dan ditahan," kata Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi (28/7).
Kendati demikian, sampai saat ini, pihak Polda Metro Jaya masih belum merinci soal kronologi kejadian pengeroyokan tersebut. Baik waktu hingga tempat terjadinya aksi pengeroyokan.
"Satu (anggota) dikembalikan lagi itu diperiksa secara etik di Propam. Satu orang masih DPO (Daftar Pencarian Orang)," pungkasnya.
Para tersangka dikenakan Pasal 355 KUHP tentang penganiayan berat yang berencana Juncto Pasal 170 subsider Pasal 351 Ayat 3 tentang Penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. (Z-1)
Selama enam bulan ini Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara telah berkordinasi dengan berbagai kementerian
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan tindak pidana terkait aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Korps Bhayangkara melakukan panen raya jagung serentak Kuartal II di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (5/6).
Kelompok Petani Jantan ini memanfaatkan lahan seluas 4,5 hektare untuk ditanam jagung jenis ketan.
Negara tidak boleh kalah oleh premanisme dalam bentuk apa pun.
POLDA Metro Jaya buka suara terkait sejumlah laporan polisi terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang ditarik ke Polda Metro Jaya
POLDA Metro Jaya mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pemutihan pajak kendaraan dalam memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498.
Setelah dibawa dari Puskesmas Cipulir 2 ke RSUD Kebayoran Lama, kondisi korban berangsur membaik. Brigjen Nurul menyebut anak korban sudah bisa diajak berbicara.
PERKUMPULAN Advokat Indonesia (Peradi) Bersatu mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menaikkan status kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ke tahap penyidikan.
Proses selanjutnya atas peristiwa tersebut akan ditangani oleh Polda Metro Jaya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved