Viral Data Fiktif PPDB Bogor, DKI Jakarta Cek Kepindahan Penduduk

GARA-GARA kasus data fiktif siswa PPDB Kota Bogor, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan akan melakukan pemeriksaan kepindahan penduduk. Khususnya, di wilayah RT yang berdekatan dengan sekolah negeri.

Hal ini ditujukan untuk mencegah adanya warga yang menitipkan anak-anaknya di Kartu Keluarga (KK) dengan domisili dekat dengan sekolah negeri demi memuluskan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi.

"Kami akan memeriksa kepindahan penduduk di zona prioritas satu bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama RT dan RW," kata Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo saat ditemui di Balai Kota, Senin (10/7).

Zona prioritas satu, lanjutnya, mencakup area satu RT dengan alamat sekolah. Menurut dia, Pemprov DKI tidak mempermasalahkan kepindahan penduduk. Namun, yang disoroti adalah minimal jangka waktu penerbitan KK yang digunakan untuk mendaftar PPDB.

"Kita tidak mempermasalahkan orang mau pindah ya. Silahkan. Tapi kan ada waktunya untuk PPDB ini. Kalau nanti memang meningkatnya tajam angka kepindahannya, lurah akan cek lapangan," jelas Purwosusilo.

DKI sebenarnya sudah mengantisipasi adanya warga yang menitipkan nama anak-anaknya ke kerabat maupun warga yang tidak memiliki hubungan kerabat namun tinggal dekat dengan sekolah negeri.

"Kita kan minimal satu tahun sebelumnya KK terbit. Kalau baru beberapa bulan, baru beberapa minggu, itu tidak bisa. Jadi minimal KK yang bisa digunakan itu KK yang terbit 1 Juni 2022 untuk mendaftar PPDB tahun ini," ujarnya.

"Jika kurang dari satu tahun, 'by system' itu akan langsung tercoret dari PPDB," tukasnya.

Hal itu dapat diimplementasikan karena Dinas Pendidikan menggandeng Dinas Dukcapil untuk membangun sistem skrining peserta PPDB. (Z-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Zubaedah Hanum