PPDB 2023 Bogor Banyak Nama Tidak Dikenal Warga, Ini Modus Kecurangannya

DALAM beberapa hari ini lini masa di media sosial dihebohkan dengan temuan ratusan data fiktif calon siswa baru di kartu keluarga (KK) milik warga Kota Bogor, Jawa Barat. Banyak nama siswa yang lolos PPDB 2023 tapi tidak ditemukan.

Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut, ia menemukan ada KK (kartu keluarga) yang anggota keluarganya tidak tahu ada nama baru masuk. Kedua, ada KK yang diterbitkan kurang dari 1 tahun. Ketiga, tidak ditemukannya alamat siswa pada KK terlampir.

"Saya minta publik untuk terus menyampaikan seluruh data terjadinya indikasi manipulasi kepada nomor aduan," tegas Bima, akhir pekan lalu.

Baca juga : Wali Kota Bogor : 913 Pendaftar PPDB Tingkat SMP Terindikasi Bermaslaah

Masyarakat, kata Bima, masih boleh melaporkan aduan kecurangan PPBD. Warga bisa melaporkan ke Whatsapp (WA) ke nomor pengaduan PPDB di Kota Bogor: 0852-1845-3813 atau langsung berkomentar di akun Instagram Wali Kota Bogor @bimaaryasugiarto dan Dinas Pendidikan Kota Bogor @disdikbogorkota.

Dari hasil pemeriksaan, Bima mengatakan, ada sebanyak 155 dari 763 identitas anak di dalam kartu keluarga (KK) hasil tim verifikasi faktual tim khusus kecurangan penerimaan peserta didik baru (PPBD) yang tidak ditemukan di alamat.

Baca juga : Puluhan Orangtua Siswa Datangi SMA Negeri di Depok, Keluhkan Anak tak Masuk

Lantas, bagaimana dengan nasib para siswa yang menggunakan data fiktif tersebut? Bima mengatakan, maka akan sangat terbuka untuk proses diskualifikasi berdasarkan data-data yang ada.

"Nanti nama-nama pendaftar, yang terbukti tidak ditemukan namanya di lapangan, di domisili yang didaftarkan, maka nama itu akan dikeluarkan. Sekali lagi, nama itu akan dikeluarkan dari pendaftaran PPBD. Otomatis, nama yang di bawahnya akan naik ke atas," tegas Bima.

Akibat kasus ini, pengumuman PPBD SMP yang seharusnya diumumkan hari ini, dimundurkan menjadi besok, Selasa
(11/7), pukul 14.00 WIB.
 
Sedangkan, terkait dengan kecurangan PPBD tingkat SMA, akan diteruskan kepada kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Bima menyampaikan, jika KCD tidak memungkinkan untuk melakukan verifikasi seperti tim khusus tingkat SMP dari Pemerintah Kota Bogor, maka terbuka untuk nanti proses diskualifikasi berdasarkan data-data yang ada.
 
"Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) @apeksiid , saya akan menyampaikan persoalan ini kepada Pak Presiden @jokowi dan Mas Menteri Pendidikan @nadiemmakarim untuk mengevaluasi total sistem zonasi di PPDB," cetus Bima. (Z-4)