Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEKOLAH Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Kota Depok, Jawa Barat, menjamin tidak ada siswa titipan di sekolah itu tahun ajaran 2023.
"Kami (SMAN 7 Kota Depok) memastikan (menjamin) tidak ada jual beli bangku dan tak menerima siswa di luar prosedur yang ditetapkan dalam proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023-2024," tegas Humas SMAN 7 Kota Depok Ahmad Mulyadi, Rabu (5/7).
Mulyadi mengaku, dari 1-5 Juli 2023 banyak dari anggota DPRD menitipkan siswa ke SMAN 7. Namun, itu ditolak oleh sekolah yang terletak di bagian ujung timur Kota Depok itu. "Banyak anggota DPRD yang memberikan rekomendasi dan menitipkan siswa tetapi (kami) tolak," katanya.
Baca juga: Puluhan Orangtua Siswa Datangi SMA Negeri di Depok, Keluhkan Anak tak Masuk
Pernyataan itu dilontarkan Mulyadi sambil merokok di luar pagar SMAN 7 disaksikan satpam SMAN 7 Apryanto dan seorang warga. Mulyadi menegaskan SMAN 7 tak hanya menolak anggota DPRD, tetapi juga wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menitipkan siswa.
"Sejak saya pindah dari SMAN 4 per 1 Juli 2023, banyak dari anggota DPRD, wartawan, dan LSM menitipkan siswa, tetapi tak (saya) respons," tegasnya.
Baca juga: Ribuan Siswa Tersingkir dari Jalur Afirmasi SMA-SMK Depok
Mulyadi tidak menyebut identitas-identitas para anggota DPRD, wartawan, maupun LSM yang datang kepadanya itu, karena alasan etika. "Saya tidak bisa sebutkan satu per satu nama-nama mereka. Namun itulah fakta yang terjadi," terang Mulyadi.
Ketika ditanya oleh Media Indonesia, kesiapan menerima sanksi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat jika ternyata di kemudian hari SMAN 7 menerima siswa titipan, Mulyadi mengatakan itu terserah pihak atasan. Karena di atas SMAN 7 masih ada MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah). "Kami punya atasan yakni MKKS," beber Mulyadi sembari menyebut Ketua MKKS SMAN Kota Depok ialah Mamad Mahpudin.
Pada tahun ajaran 2023-2024, Mulyadi mengatakan SMAN 7 menyiapkan tujuh kelas atau tujuh rombongan belajar (rombel) untuk 252 sisw baru. Masing-masing rombel (kelas) diisi oleh 36 siswa.
Jika lebih dari 252 siswa kelas baru atau kelas X, kata dia, tidak bakal diakomodasi oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS). Selain itu, SMAN 7 tidak bakal mengeluarkan ijazah kelulusan siswa kelas XII.
"Jika ternyata ada siswa lebih dari 252 orang di SMAN 7 tak dapat dana BOS dan tak dicetak ijazah tanda lulus kelas XII. Kami hanya mencetak ijazah tanda lulus sesuai Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Dapodik adalah sistem pendataan (database) berskala nasional yang terintegrasi dengan data kependidikan lain," ungkapnya. PPDB SMAN 7, sambungnya, menggunakan sistem online atau dalam jaringan (daring) yang dioperasikan oleh jaringan lembaga pendidikan Provinsi Jawa barat.
Kepala SMAN 7 Kota Depok Zarmi tidak bersedia ditemui kendati ada di ruangan sekolah tersebut. Di Kota Depok terdapat 15 SMAN. Dari 15 SMAN di Kota Depok, hanya SMAN 7 yang menjamin tidak ada siswa titipan tahun ajaran 2023. (Z-2)
Dinas Kesehatan Kota Depok menggencarkan pemberian vitamin A bagi balita enam hingga 59 bulan dan pemberian obat cacing guna menangani permasalahan gizi
JUMLAH total kasus covid-19 di Jawa Barat, saat ini mencapai 427 kasus. Daerah dengan penjangkitan tertinggi ialah Kota Depok dengan 66 kasus, dan Kota Bandung sebanyak 63 kasus.
Bus yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok ini hendak pulang setelah merayakan perpisahan di Bandung.
Diketahui ada 9 korban yang meninggal dunia. Belum diketahui apakah yang meninggal adalah para penumpang bus karena kecelakaan melibatkan pengguna jalan lainnya.
Sampah yang terus turun dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung semakin menumpuk, terutama di area jembatan. Badan Kali Pasanggrahan yang menyempit membuat air meluap ke area pemukiman
Animo peserta yang mengikuti turnamen merupakan angin segar bagi pengembangan sepak bola putri di Tanah Air.
Proses PPDB tahun ini harus berjalan dengan lancar, adil dan merata.
Tindakan tegas akan diberlakukan jika ada pihak yang mengikuti PPDB dengan cara-cara diluar aturan.
Setelah melakukan evaluasi bersama PPDB 2023 secara komprehensif, Pemprov Jabar berupaya meningkatkan sistem terintegrasi melalui pengembangan-pengembangan yang diperlukan.
Tahun ini, Pemprov Jabar akan membangun 4 SMA baru di Kabupaten Bandung
Total kuota tersebut dibagi empat jalur pendaftaran yaitu jalur zonasi sebanyak 50%, afirmasi 15%, jalur perpindahan tugas orang tua 5% dan jalur prestasi sebesar 30%.
Operastor PPDB, ketua dan wakil ketua komite, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ade Afriandi tanda tangan pakta integritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved