Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SEKRETARIS Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta William A. Sarana bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta melakukan penyegelan sebuah tiang pemancar sinyal telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) yang tidak mengantongi izin dari Pemprov DKI Jakarta. Pemancar tersebut berada di kawasan Perumahan Taman Semanan Indah (TSI) Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.
"Berdasarkan aduan warga Taman Semanan Indah, hari ini saya dan Satpol PP Jakarat Barat untuk melakukan penyegelan terhadap Tower tidak berizin yang dibangun dekat dengan pemukiman warga," ujar William di Jakarta, Rabu (7/6).
Ia pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindak tegas pihak yang membangun BTS secara ilegal atau tanpa izin.
William juga mengimbau warga untuk berperan aktif dengan melapor kepada pemda jika menemukan masalah yang sama.
Baca juga: Dishub Kaji Tarif TransJakarta Khusus Karyawan Bandara
"Kami mengimbau warga DKI Jakarta aktif memberi informasi jika ada hal serupa. Pemprov DKI juga bertindak tegas pada hal ini," jelasnya.
Tidak hanya di Jakarta Barat, William meyakini masih ada BTS lain yang tidak berizin dan didirikan di tempat yang tidak tepat. Salah satu contoh adalah di Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara. Pemancar itu juga disegel Satpol PP.
Baca juga: Anggota Dewan Diduga Bekingi Pemilik Ruko di Pluit, PKS: Tidak Boleh!
Warga setempat komplain karena khawatir BTS tersebut akan roboh. Pasalnya, lokasi berdirinya BTS ada di pinggir saluran air. Selain itu, warga merasa tidak ada sosialisasi dan merasa tiba-tiba BTS itu berdiri di lokasi.
"Penyegelan ini untuk memberikan rasa aman bagi warga yang resah dengan keberadaan tiang BTS tidak berizin tersebut. Harusnya menjadi trigger dan awal bagi Pemprov untuk berbenah," tandas William. (Z-11)
Prabowo melihat ada banyak kecocokan antara Partai Gerindra dengan PSI
Kemunculan Bawaslu Depok saat Kaesang datang ke pembukaan gerai Sang Pisang dipertanyakan urgensinya oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai pengusung Kaesang.
Grace yakin PSI Kota Bekasi akan meraih satu fraksi di Pemilu 2024
Sebanyak 18 partai politik sudah menyerahkan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di semua tingkatan.
Pasalnya, KPK seharusnya menjadi garda terdepan memberantas korupsi hingga ke akarnya.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menilai putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep punya peluang sangat besar menjadi Wali Kota Depok.
Polemik seputar pajak hiburan untuk olahraga padel mengemuka. Masyarakat masih mempertanyakan pihak mana yang akan menanggung beban pajak tersebut.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kebijakan ini memungkinkan wajib pajak hanya membayar pokok pajak tanpa dikenai denda atau bunga keterlambatan.
Ajang lari bergengsi BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2025 resmi digelar pada Minggu (29/6) dengan partisipasi sebanyak 31.000 pelari dari 51 negara.
Pemprov DKI Jakarta sangat tertinggal dengan daerah lain, padahal secara historis Jakarta adalah pelopor dalam kebijakan dan regulasi KTR di Indonesia.
Pajak hiburan di DKI Jakarta yang kini mencapai 40 persen dinilai sangat membebani, apalagi ditambah wacana pelarangan merokok melalui Raperda KTR.
Sebagai BUMD strategis, Sarana Jaya saat ini mengembangkan empat lini bisnis utama yang saling terintegrasi untuk mendorong pembangunan kota yang lebih modern dan berkelanjutan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved