Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
POLDA Metro Jaya menyatakan bakal menyiagakan 1.500 personel untuk mengantisipasi kemacetan imbas dari perubahan jam kerja ASN Pemprov DKI Jakarta.
Hal itu diungkap Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman, Senin (8/5).
“Sudah sekitar 1.500 personel kami sebar di jumlah titik-titik rawan kepadatan arus lalu lintas,” kata Latif.
Baca juga: Jakarta Macet Parah, Pemprov DKI bakal Ubah Jam Kerja
Latif mengatakan biasanya kepadatan lalu lintas paling tinggi di antara pukul 07.00 dan 08.00 WIB. Pasalnya, rata-rata masyarakat Ibu Kota bekerja 8 jam per hari berdasarkan aturan pemerintah.
Hal itu membuat aktivitas masyarakat bergerak dari rumah ke luar secara bersamaan. Berdasarkan data statistik yang diterima pihaknya, lanjut Latif, 3,5 juta orang yang masuk ke Jakarta secara bersamaan menjadi salah satu faktor kepadatan Ibu Kota.
“Tentunya pengaturan arus lalu lintas dengan pergerakan bersama di jam tersebut akan mengalami kesulitan, karena kepadatan dimulai dari jam 6 (pagi) sampai dengan 10 (pagi),” ujarnya.
Baca juga: Selama Ramadan, Pemkot Semarang Kurangi Jam Kerja ASN
“Oleh karena itu, tentunya kalau mengatur jam kerja orang masuk beraktivitas adalah pengurangan di jam-jam tersebut. Sehingga saat terjadinya kepadatan pada saat pagi hari akan terpecah,” sambung Latif.
Kendati demikian, Latif berharap bahwa wacana tersebut akan ditindak lanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Ini sudah beberapa kali kami diskusikan, semoga ada tindak lanjut dari Gubernur untuk mengimbau bentuknya (rekayasa lalu lintas) apa nanti kami tunggu arahan Gubernur,” tandasnya. (Z-6)
Sistem merit dalam ASN didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penaikan anggaran dalam rangka meningkatkan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan non-ASN.
Masa kampanye belum dimulai sudah banyak dugaan pelanggaran netralitas ASN yang mengemuka
Jangan sampai dikorbankan masa depan ASN dengan sesuatu yang tidak tahu. Aturannya sanksinya bisa sampai dipecat
Netralitas merupakan tanggung jawab sekaligus peran yang harus dijalankan ASN, TNI dan Polri.
Sebanyak 199 ASN hadir di salah satu hotel di Majalengka, Rabu (22/11). Mereka merupakan perwakilan dari ASN dan langsung mengucapkan ikrar bersama.
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved