Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
POLDA Metro Jaya menyatakan bakal menyiagakan 1.500 personel untuk mengantisipasi kemacetan imbas dari perubahan jam kerja ASN Pemprov DKI Jakarta.
Hal itu diungkap Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman, Senin (8/5).
“Sudah sekitar 1.500 personel kami sebar di jumlah titik-titik rawan kepadatan arus lalu lintas,” kata Latif.
Baca juga: Jakarta Macet Parah, Pemprov DKI bakal Ubah Jam Kerja
Latif mengatakan biasanya kepadatan lalu lintas paling tinggi di antara pukul 07.00 dan 08.00 WIB. Pasalnya, rata-rata masyarakat Ibu Kota bekerja 8 jam per hari berdasarkan aturan pemerintah.
Hal itu membuat aktivitas masyarakat bergerak dari rumah ke luar secara bersamaan. Berdasarkan data statistik yang diterima pihaknya, lanjut Latif, 3,5 juta orang yang masuk ke Jakarta secara bersamaan menjadi salah satu faktor kepadatan Ibu Kota.
“Tentunya pengaturan arus lalu lintas dengan pergerakan bersama di jam tersebut akan mengalami kesulitan, karena kepadatan dimulai dari jam 6 (pagi) sampai dengan 10 (pagi),” ujarnya.
Baca juga: Selama Ramadan, Pemkot Semarang Kurangi Jam Kerja ASN
“Oleh karena itu, tentunya kalau mengatur jam kerja orang masuk beraktivitas adalah pengurangan di jam-jam tersebut. Sehingga saat terjadinya kepadatan pada saat pagi hari akan terpecah,” sambung Latif.
Kendati demikian, Latif berharap bahwa wacana tersebut akan ditindak lanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Ini sudah beberapa kali kami diskusikan, semoga ada tindak lanjut dari Gubernur untuk mengimbau bentuknya (rekayasa lalu lintas) apa nanti kami tunggu arahan Gubernur,” tandasnya. (Z-6)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat, hingga Kamis (14/8) pagi, jumlah masyarakat yang mendaftar dalam rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar) sudah mencapai 20 ribu orang.
Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar Festival Lowongan Kerja atau Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19–20 Agustus 2025.
Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp95,351 triliun
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved