Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
WARGA Kelurahan Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengeluhkan kurangnya perhatian Pemkot Bekasi. Pasalnya, pembangunan di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi itu dinilai sangat minim.
Minggu (19/3), Ketua RW 05 Kelurahan Cimuning, Haryadi serta beberapa tokoh masyarakat mengadukan hal ini saat bertemu dengan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi Alimudin. Dalam pertemuan tersebut juga hadir Dewan Pakar Bidang Kesehatan DPP PKS, Titi Masrifahati.
Dalam pertemuan itu, Alimudin dan Titi menyerap aspirasi dan berbagai keluhan warga perihal kondisi yang ada di Kelurahan Cimuning. "Wilayah perbatasan merupakan harga diri atau wibawa Kota Bekasi yang seharusnya diberikan perhatian lebih agar diprioritaskan pembangunannya," ujar Titi
Di sisi lain, Alimudin mengatakan pada hakikatnya pembangunan adalah dari dan untuk seluruh rakyat. "Hal ini seharusnya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat termasuk juga di wilayah perbatasan," tegasnya dalam keterangan yang diterima, Rabu (22/3).
Terkait wilayah RW 05 Kelurahan Cimuning, Alimudin mengakui sudah sejak lama pembangunan di wilayah tersebut seakan terabaikan. "Kondisi jalan utamanya semakin rusak dan belum juga ada perbaikan, tidak ada drainase, dan waktu malam pun gelap karena tidak ada penerangan jalan," ungkap Alimudin.
Iapun mendorong Ketua RW 05 Kelurahan Cimuning untuk bersurat ke DPRD Kota Bekasi dan meminta digelar audiensi bersama Pemerintah Kota Bekasi. Ia menegaskan siap mengawal dan memperjuangkan aspirasi warga di RW 05 Kelurahan Cimuning.
"Semoga usaha tersebut bisa membawa hasil terbaik untuk dapat dirasakan, baik itu keselamatan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menikmati pembangunan," pungkasnya. (R-2)
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
KETUA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara, menanggapi banyaknya pertanyaan berkaitan kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Pascanormalisasi, pemerintah juga harus pemulihan ruang terbuka hijau yang rusak akibat infrastruktur
SEJUMLAH orangtua siswa mengaku masih kebingungan melakukan pendaftaran secara daring atau online untuk Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) 2025 di Jawa Barat (Jabar).
Dia menambahkan pendaftaran SPMB dapat dilakukan melalui kanal spmb.jabarprov.go.id atau melalui aplikasi Sapawarga.
SETARA Institute mengecam penyegelan masjid Ahmadiyah di Kota Banjar, Jawa Barat dan mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan
Direktur Jenderal Kesehatan Layanan Primer dan Komunitas Kemenkes, Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka kematian ibu dan bayi tinggi.
Adnan Prasetyo, bocah yang viral karena menaiki sepeda dari Brebes hendak menemui Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi, akhirnya dijadikan anak asuh oleh Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved